BPKP “Garap” Kerugian TPI Wameo

BAUBAU- Kejaksaan Negeri Baubau terus merampungkan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan tempat pelelangan ikan (TPI) Wameo. Kemarin, dua utusan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sultra, memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Baubau untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Kasi Pidsus, Hendra Busrian SH menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah mengekspos ke BPKP Sultra tentang indikasi kerugian negara pengelolaan keuangan TPI Wameo. Tindak lanjut dari ekspos tersebut, pihak BPKP Sultra mengirim utusannya untuk kroscek semua data yang dimiliki Kejaksaan. “Hasil pemeriksaan tersebut nanti dituangkan BPKP Sultra dalam bentuk laporan resmi kerugian negara,” jelasnya.

Hitungan resmi BPKP Sultra menjadi keterangan pamungkas yang menguatkan kasus yang menjerat Plt Kepala TPI Wameo, Yamin Cahyadi dan Bendaharanya sebagai tersangka. “Ini yang akan menjadi berkas terakhir Kejaksaan, apabila berkasnya sudah masuk maka lengkaplah semuanya baru kita lakukan tahap satu,” tambahnya.

Terkait dengan alasan Yamin Cahyadi bahwa caranya mengelola keuangan yang terindikasi penyelewengan itu merupakan perintah pimpinannya yakni mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Baubau, jaksa mempersilahkan kepada tersangka untuk menyiapkan bukti untuk dijadikan keterangan yang meringankan di persidangan nanti.

“Kalau dia ngomong begitu ada buktinya gak, kalau memang perintah Kadis, kumpulkan buktinya untuk dijadikan saksi yang meringankan dipersidangan nanti,” lanjutnya.

Menurut jaksa, pengelolaan keuangan retribusi yang diperoleh dari nelayan pengguna jasa TPI Wameo terindikasi melabrak aturan. Jaksa menduga uang hasil retribusi yang mencapai Rp 100 hingga 200 juta tidak disetor tetapi dibelanjakan.

“Apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan aturan. Kan ada retribusinya, yang namanya retribusi itu sesuai dengan perda bagaimana sistim pengelolaan uang itu, uang itu harus dimasukkan dulu ke dalam, memang ada yang dimasukkan, tetapi pendapatannya sekian tidak seluruhnya dia setor di Dinas Perikanan,” tegasnya. (Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment