Peternak Unggas Rakyat Menjerit

Tak tahan terus menanggung kerugian, ratusan peternak mandiri yang bergerak di usaha budidaya ayam ras pedaging, petelur dan ayam pejantan turun ke jalan berunjuk rasa berharap mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kegiatan yang disebut “Aksi Damai untuk Menyampaikan Aspirasi” kepada Presiden RI dan kementerian terkait itu digelar di depan istana negara dan seputaran monas selama satu hari (30/3). Di bawah koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Penyelamatan Rakyat dan Perunggasan Nasional, para peternak unggas secara bergantian melakukan orasi untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat umum.

Penanggung jawab kegiatan aksi damai peternak rakyat, Sugeng Wahyudi, mengemukakan bahwa saat ini telah terjadi over suplai daging ayam ras, telur serta ayam pejantan sehingga berbuntut harga ketiga bahan pangan sumber protein hewani itu terus turun di pasaran.

Harga jual produk yang di bawah harga pokok produksi (HPP) menyebabkan peternak menanggung kerugian yang tidak kecil. Dalam dua bulan terakhir hingga aksi damai berlangsung kerugian yang ditanggung peternak ayam pedaging (broiler) mencapai sekitar Rp 1,2 triliun dan kerugian peternak ayam petelur (layer) di kisaran Rp 1,68 triliun.

Saat ini, menurut Sugeng, sudah banyak peternak yang menjual asset yang dimiliki termasuk rumahnya untuk bisa menutup kerugian. “Sekarang ini muncul istilah ayam makan rumah di kalangan peternak rakyat,” tuturnya.

Sejumlah Tuntutan

Ia menilai, jika keterpurukan harga ini dibiarkan berlanjut begitu saja tanpa ada upaya konkrit untuk mengatasinya maka bukan tidak mungkin semakin lama semakin banyak peternak ayam ras mandiri yang mengalami kebangkrutan.

Melalui kegiatan aksi damai, peternak mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain agar 1). Menaikkan harga jual ayam hidup dan telur hingga di atas HPP peternak, 2) Mensubsidi pakan broiler, layer dan ayam pejantan, 3) meminta integrator perunggasan ikut menstabilkan harga ayam dan telur, 4) untuk sementara waktu tidak mengeluarkan izin impor bibit GPS dan 5) Melakukan moratorium pembangunan kandang close house oleh perusahaan besar, 6) menyetop impor tepung telur, 7) menerbitkan Keppres yang senafas dengan Keppres tahun 1990 tentang alokasi budidaya di mana 100% budidaya oleh peternak rakyat. (int)

You might also like More from author

Leave a comment