Tiga Bupati Dilantik

KENDARI-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr H Nur Alam melantik tiga pasang bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar) Drs LM Rajiun Tumada dan Drs Achmad Lamani MPd, Bupati dan Wabup Buton Tengah (Buteng) Samahudin dan H La Ntau, Bupati dan Wabup Buton Selatan (Busel) Agus Faisal Hidayat- H La Ode Arusani.

Nur Alam dalam pidatonya mengatakan, pelantikan ini adalah tindak lanjut pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang secara konstitusional, secara demokratis, telah dilakukan.

“Dan, mekanisme pemilihan langsung menghasilkan bupati dan wakil bupati terpilih, sebagaimana sudah dilakukan secara saksama dan disaksikan secara bersamam-sama pada hari ini,” kata Nur Alam, Senin (22/5), di Aula Bahteramas.

Ia melanjutkan, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di dalam lembaga dan organisasi pemerintah, maka kedudukan bupati dan wakil bupati harus melaksanakan tugas dan pengendalian organisasi pemerintahan, melaksanakan tugas pemerintahan, dan melaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan dan tugas-tugas pembangunan.

”Dalam melaksanakan kepemerintahan banyak tugas dan tanggung jawab dalam mengembang tugas, namun ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sebagai Gubernur Sultra, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan, monotoring dan evaluasi, bahkan pada hal-hal tertentu,” ujar Nur Alam.

”Misalnya dari aspek penyelenggaraan pemerintahanan, bupati memiliki jugas selaku kepala wilayah di kabupaten, di samping itu memimpin organisasi. Di eksekutif, pemerintahan yang membawahi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mampu menjadi mitra yang baik dengan DPRD,” ungkapnya.
Masih kata dia, sesuai peraturan perundang-undangan antara pemerintah daerah dan DPRD, keduanya

adalah lembaga pemerintahan daerah yang harus selalu jalan serasi dan terpadu dalam pelaksanaan kepemimpinan di daerah.

”Dalam kesempatan ini, saya selalu mengingatkan kepada para bupati dan juga segenap kepada anggota DPRD bahwa pelaksanaan tugas kepemerintahan itu tidak boleh ada dusta di antara keduanya dalam membangun daerah,” kata Nur Alam.

Menurut Gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, harus mampu menata dan mengendalikan birokrasi dengan sebaik-baiknya, karena bupati sebagai alat atau mesin penggerak pelaksanaan tugas dalam pembinaan kepegawaian daerah.

”Saya berharap kepada bupati dan wakil bupati yang sudah dilantik tidak boleh melakukan perombakan pemerintahan secara ekstrem di dalam penataan birokrasi. Maksudnya, dalam menata birokrasi itu, harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan prefesionalisme, kompetensi, masa kerja, dari pada pegawai kalian, saya tidak ingin terulang berkali-kali yang sudah dilakukan oleh bupati-bupati yang sudah dilantik sebelumnya,” jelasnya.

“Jangan ada balas dendam politik kepada pegawai sendiri, karena seorang pemimpin adalah tumpuan semua orang, pemimpin adalah harus siap mengakomodasi semua kepentingan, baik yang berpihak kepada kalian maupun yang tidak berpihak kepada kalian pada saat pilkada yang lalu,” tutup Nur Alam. (an/nis)

You might also like More from author

Leave a comment