Perda Tuntas, Pilkades Serentak Siap Digelar

LABUNGKARI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak nampaknya tidak ada lagi alasan untuk diundur maupun ditunda. Selain Peraturan Daerah (Perda) sudah direvisi, anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) juga telah dilegalkan.

Menurut Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Buteng Armin mengatakan dari 16 Desa yang mengelar pemilihan serentak dua desa diantaranya anggota BPDnya sudah selesai masa jabatannya yakni desa Baruta Analalaki dan desa Baruta

“Kedua desa ini sudah menyelesaikan pemilihan anggota beberapa waktu lalu dan SKnya sudah di tanda tangani oleh Bupati Buteng bulan Agustus itu jadi sudah legal mereka ini, tidak ada lagi kendala soal pemilihan kepala desa,” tuturnya

Lanjut Armin, Pilkades serentak berdasarkan perencanaannya akan digelar pada perantara tabggal 20 sampai 25 November mendatang, “Saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian regulasi, yang kemudian akan dilakukan sosialisasi dan pembentukan panitia pelaksana ditingkat desa oleh pihak BPD itu sendiri,” jelasnya ditemui didepan kantor Bupati Buteng Selasa (19/9)

Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Buteng, Afrul Salim beberapa waktu lalu mengungkapkan hasil kesepakatan bersama pihak pemerintah terkait anggaran Pilkades akan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan Pilkades sendiri. “Adapun kepastian anggaran terhadap masing-masing desa, akan dijabarkan selanjutnya dalam peraturan bupati (Perbup) karena setiap desa mempunyai wajib pilih yang berbeda, sehingga anggarannya pasti berbeda pula dengan desa yang wajib pilihnya sedikit.” singkatnya

Ditempat berbeda Kabag Hukum Sekda Buteng Ahmad sabir beberapa waktu lalu mengungkapkan pihaknya kini tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) 2017 tentang pedoman dan tahapan pelaksanaan Pilkades sebagai turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang kepala desa tersebut.

“Saat ini perbupnya juga kita tengah menyusun termasuk pengusulan anggaran Pilkades pada APBD-P 2017 kita naikkan yang awalnya hanya Rp 10 juta perdesa kini menjadi Rp 30 juta sampai Rp 40 juta setiap desa,” jelasnya

Untuk diketahui, desa yang masa jabatan Kadesnya berakhir 2015 yakni Desa Matawine, Desa Waara Kecamatan Lakudo, Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah, dan Desa Baruta Analalaki Kecamatan Sangia Wambulu.

Desa yang masa jabatan Kadesnya berakhir 2016, yakni Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur, Desa Lolibu Kecamatan Lakudo, Desa Kolowa Kecamatan Gu, dan Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah.

Sementara desa yang masa jabatan Kadesnya berakhir di 2017 ini, yakni Desa Oengkolaki, Desa Matara, Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka, Desa Wantopi, Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur, Desa Bantea Kecamatan Gu, Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah, dan Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment