Kerusakan Hutan APL, Pemda Busel Jangan ‘Cuci Tangan’

BATAUGA – KPHP Lakompa, Rahmat menyikapi dingin usulan pemerintah Buton Selatan terkait pergantiannya sebagai KPHP Lakompa. Kata dia, jabatan itu hanyalah sebuah amanah. Semua itu berpulang kepada pimpinan instansi.

“Terakit dengan pengusulan pemerintah daerah tentang pergantian saya, itu kan tergantung pimpinan saya, karena menurut saya jabatan ini adalah amanah. Saya juga bukan penentu disitu,” kata KPHP Lakompa Rahmat, saat dihubungi memelaui telpon selulernya beberapa waktu lalau.

Ia mengaku keberatan dengan alasan-alasan pemerintah Busel yang terkesan tidak rasional dalam pengusalan pergantian dirinya tersebut. “Maksudnya kalau alasannya yang tidak masuk diakal itu yang saya tidak terima. Kalau jabatan itukan hanya persoalan amanah saja. Kita kerja benar atau tidak benar itu tergantung pimpinan, ya silahkan saja, tapi jangan yang mengada-ngada alasannya,” paparnya.

Salah satu alasan pemerintah Busel mengusulkan pergantian KPHP Lakompa, Rahmat karena dinilai tidak berdiri pada kepentingan masyarakat Busel. Selain itu, Rahmat juga dinilai tak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai KPHP dengan baik. Faktanya, jati yang tumbuh disekitar kantor KPHP Lakompa, Kecamatan Sampolawa habis ditebang.

“Yang harus kita ketahui bahwa jati yang didepan KPH itu kan APL. Kalau berbicara kewenangan itu kewenangan daerah. KPH tidak memiliki kewenangan disitu, malah saya membantu juga,” ungkapnya.

Menurutnya, sejak Pj Bupati Busel pertama hingga terakhir tak mampu menyelesaikan persoalan jati di kawasan hutan APL di Kecamatan Sampolawa. Padahal pemerintah daerah meilii banyak porsaenil untuk menangani pembalakan liar di Sampolawa.

“Kalau mau berbicara hutan jati Sampolawa, tiga PJ Bupati di Busel ini mulai dari Mustari, pak Faizal dan pak Ilah Ladamay mereka bisa tidak menyelesaikan persoalan itu, dengan perangkat yang mereka punya seperti pol-PP dan apa semua. Kenapa justru saya yang disalahkan, padahal itu bukan wilayah kerja saya karena itu APL. Kewenangan sayakan berbicara kawasan. Dengan perangkat 4 porsenil masa saya yang mau disalahkan,” nilainya.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah darah keliru dalam menilai kinerja dia sebagai KPHP Lakompa. “Sebenarnya kemitraan di Bugi itu saya antisipasi bahwa jangan sampai mereka teman-teman ini masuk terus diwilayah Busel, makanya saya kasi mereka batas sebesar 500,1 hektar. Tidak boleh lagi melewati wilayah ini. Justru saya melarang jangan sampai mereka jalan terus,” tutupnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment