Kunjungi Baubau, Staf Presiden Evaluasi Penegak Hukum

BAUBAU-Deputi V Kantor Staf Presiden Silvana Apituley yang di dampingi Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PHP dan KDRT) mengunjungi sekertariat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di Kota Baubau.(7/10)

Deputi V Kantor Staf Presiden Silvana Apituley, menyatakan, kunjungan yang dilakukan saat ini merupakan kegiatan rutin, tiga bulan sekali, dalam rangka monitoring sekaligus melakukan evaluasi program prioritas nasional terutama peran dan kerja sama lembaga penegak hukum dalam menangani kasus KDRT dan keerasan terhadap anak.

Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi kali ini merupakan bagian dari penyusunan laporan selama tiga tahun masa jabatan Jokowi, yang biasa di sebut nawa cita, dimana negara harus hadir dalam melakukan proses perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Makanya kami kunjungi Kota Baubau untuk memastikan bagaimana peran elemen terkait, seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif dalm upaya perlindungan perempuan dan anak,” paparnya.

Semua elemen tersebut, lanjut Silvana, harus menjalankan tugas dan kewajibannya untuk bisa menghadapi tantangan yang di hadapi anak.”Kami memilih Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dan Kota Baubau yang sudah cukup maju, sebagai contoh awal yang baik TP2TP2A, salah satu sistem yang dibangun oleh negara untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Kata dia, pemerintah Kota Baubau sangat merespon dan memiliki komitmen besar dalam mendukung kegiatan P2TP2A. “Ini kabar gembira bagi kami ditengah keprihatinan akan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi,” jelasnya.

P2TP2A bersama kepolisian dan kejaksaan dapat bekerjasama dalam mengatasi masalah kasus kekerasan perempuan dan anak. Disamping itu, DPRD dan masyarakat harus memberikan dukungan terhadap program P2TP2A,” pungkasnya.

Asisten Deputi Bidan Perlindungan Hak Perempuan dan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (PHP dan KDRT) Usman Basuni, menyatakan, Kota Baubau memiliki isapan jempol yang baik dalam memberikan pelayanan pengaduan bagi warga.”Baubau memiliki ruang sekretariatan P2TP2A, ditempat lain ada tapi relatif sempit, dan ada juga daerah yang belum memiliki ruang P2TP2A ini menandakan pekerjaan yang sangat baik,” ungkapnya.

Pihaknya berharap semua elemen yang terkait termasuk media masa agar dapat memberikan pengetahuan yang baik terhadap masyarakat terutama terkait masalah kasus perlindungan dan kekerasan terhadap anak,” tambahnya.

Ketua P2TP2A, Fanti, menyatakan, isu KDRT di Kota Baubau masih sensitif, dimana tipe masyarakat terhadap pelapor atau korban masih berat dihadapi, tidak hanya jadi korban, namun juga mendapatkan hukuman sosial di masyarakat. “Jadi sangat sulit kita memunculkan laporan itu ke publik,” katanya

Sosialisasi tentang undang-undang anak nomor 3 tahun 2002 yang mengalami revisi sudah dilakukan sejak tahun 2008, namun masih ada juga masalah dilapangan seperti kurangannya penganggaran dari pemerintah daerah, jadi tidak hanya di eksternal, namun masalah itu juga ada di internal. “Saat ini kami tengah berusaha bagaimana anggaran kami bisa tercapai untuk memenuhi tugas dan fungsi kami,” ucapnya.

Tapi untuk tahun ini anggaran sudah cukup memadai, tapi sakin banyaknya permasalahan maka kita harus memilah kegiatan yang sifatnya sangat mendadak.

“Kami saat ini ingin melaporkan dalam dua bulan saja kasus yang masuk di P2TP2A ada 45 kasus dalam dua bulan terakhir, seperti kasus KDRT, kasus fisik 18 orang, kasus psikis 7 orang, dan kasus seksual 10 orang,”tuturnya.

Sehingga pemerintah sangat memberikan perhatian dengan menambahkan anggaran terkait dengan operasional P2TP2A. “Kita sudah sebar 50 spanduk ke berbagai titik terkait dengan membumikan P2TP2A dengan memperkenalkan Fax lain yang bisa di hubungi terkait masalah layanan kepada masyarakat,” tutupnya. (Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment