Pemkot Dukung KPH Lakompa

– Disinyalir Ada Oknum yang Memanfaatkan Situasi

BAUBAU- Permasalahan tapal batas antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lakompa dengan pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) disoal DPRD Kota Baubau. Dihadapan wakil rakyat, pemerintah Kota Baubau mendukung pernyataan Plt KPH Lakompa, Rahmat yang termuat di media massa.

Dukungan pemerintah Kota Baubau tersebut datang dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda Kota Baubau, Sumarto Lanae dalam rapat bersama membahas pengelolaan aset di kantor DPRD Kota Baubau, pekan lalu.

Sumarto Lanae mengatakan berbicara kawasan hutan tidak dibatasi oleh batas administrasi. Apalagi kewenangan hutan saat ini masuk wilayah propinsi.

“KPH Lakompa tidak mengenal batas administrasi, jadi wilayah kerjanya itu sampai dengan wilayah Kabupaten Busel. Makanya pernyataan pak Rahmat dimedia itu sudah sesuai karena masyarakat Bugi yang paling dekat untuk mengelola kawasan tersebut,” kata Sumarto Lanae.

Mantan Kadis Kebersihan Kota Baubau ini menjelaskan pemanfaatan hutan bisa menyeberang lintas kabupaten. Dalam aturan juga jelas dikatakan bahwa masyarakat yang dekat dengan wilayah tersebut mempunyai hak mengelola hutan.

“Sudah benar apa yang dilakukan KPH Lakompa, cuman ada lagi yang tusuk-tusuk, itu bukan milik masyarakat Kota Baubau bukan kadienya mereka. Sebenarnya masyarakat Bugi yang paling dekat, makanya mereka punya hak,” tututrnya.

Sumarto Lanae mengurai tapal batas Kabupaten Busel sudah sangat dekat dengan Kelurahan Bugi. Makanya hampir seluruh kebun milik masyarakat masuk dalam wilayah Kabupaten Busel.

Permasalahan yang sama, kata dia, pernah terjadi pada saat Kabupaten Busel masih tergabung dalam Kabupaten Buton. Namun masalah tersebut masih bisa dimediasi.

“Memang masyarakat perlu diberi pemahaman atas masalah ini dan saya kira perlu kita dudukkan kembali. Olehnya sebelum ke propinsi maka secara intenrn kita bahas dulu untuk mengumpulkan data karena kabupaten lain juga akan membawa data, jangan sampai diserang. Jika kemudian memang tidak bisa dimediasi maka terpaksa jalur hukum,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Baubau, Muhammad Ahdyat Zamani menejelaskan pihaknya juga akan mendorong agar penyelesaiakn polemik tapal batas segera diselesaikan. Dewan juga akan mencoba melakukan mediasi ke pemerintah propinsi mengenai polemik tersebut.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment