Polisi Bidik Kades Balobone

-Diduga Lakukan Pungli Prona

BAUBAU- Terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan Muhamad Uzulim Akbar, Kepala Desa Babolone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Kasatreskrim Polres Baubau AKP Diki Kurniawan, melalui Kanit III Tipikor Satreskrim Polres Baubau Ipda Busrol Kamal mengungkapkan, saat ini pihak penyidik masih merampungkan hasil pengisian angket yang disebar kepada masyarakat.

Dia mengatakan, seusai menerima laporan masyarakat tentang adanya dugaan tersebut, pihak penyidik langsung melakukan penyidikan dan menemui beberapa pihak terkait, termasuk terlapor dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria diketahui biaya pengurusan prona telah ditetapkan batas maksimalnya berdasarkan wilayah.

“Berdasarkan SKB tiga kementerian itu, diketahui telah ditetapkan batas maksimal dari biaya pengurusan prona berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Indonesia tengah biaya pengurusan prona maksimal Rp300-350ribu,” ujarnya yang ditemui awak media ini diruangannya, Jum’at (06/10).

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan kebijakan dan ulah kades yang meminta pembayaran dalam pengurusan sertifikat prona. Untuk tahap pertama sebanyak 100 kapling dan tahap kedua juga 100 kapling di Desa Balobone Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

“Kepala desa diduga melakukan pungli pada masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah prona, kemudian dilaporkan oleh masyarakat. Kami sudah meminta keterangan dari kepala desa tersebut dan menyebarkan angket kepada para pemilih tanah berdasarkan data dari BPN, ,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pengurusan prona tersebut, berdasarkan penjelasan dari BPN, diketahui sertifikat tanah lewat Prona itu hanya gratis untuk pengurusan di BPN. Namun itu tidak mencakup biaya meterai maupun biaya patok/pengukuran tanah.

“Untuk biaya yang harus ditanggung sendiri oleh pemohon menyangkut biaya patok, materai, administrasi di desa yang termasuk didalamnya biaya konsumsi para petugas pengukur tanah,” ujarnya.

Sementara itu, ditambahkan, untuk saat ini pihak penyidik belum bisa mengambil kesimpulan atas perkara tersebut, karena masih mau melakukan kroscek atas hasil angket yang disebarkan kepada para pemilik tanah.

“Nanti setelah kami kroscek semua hasil angket baru kami bisa mengambil kesimpulan dari laporan tersebut. Yang jelas kadesnya dan beberapa warga sudah kami mintai keterangannya, namun hingga saat ini pelapor belum bersedia dimintai keterangannya,” tandasnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment