Tenaga Pendamping Desa Diduga Double Job

LABUNGKARI — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) bekerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sultra tahun 2017 telah melakukan rekrutment tenanga professional pendamping desa. Dari 4.357 orang  pendaftar, hanya meluluskan 281 orang sesuai kuota yang dibutuhkan se- Sultra. Tak terkecuali di Kabupaten Buton Tengah, pengumuman akhir telah dipulikasi. Ditemukan, ada nama khususnya pada formasi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang dinyatakan lulus ditempatkan diduga double job (rangkap jabatan).

Adanya informasi tersebut, membuat Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPMD) Buteng,  La Ode Hayati angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa sesuai aturan dan kode etik pendamping desa bahwa mereka yang dinyatakan lulus tidak bisa merangkap jabatan atau bekerja pada instrasi lain.  “Mekanismenya memang pendamping desa yang lulus ditempatkan tidak bisa kalau rangkap jabatan atau pekerjaan. Jika terbukti, Itu dapat diberhentikan,” jelasnya.

La Ode Hayati menegaskan bahwa PLD yang dinyatakan lulus, sebelum menjalankan tugas pendampingan, terlebih dahulu membuat surat perjanjian kerja (SPK), bahwa yang bersangkutan sedang tidak bekerja pada instansi lain. “Apalabila kami temukan adanya pendaping desa yang rangkap, pasti kami akan proses hingga di Provinsi untuk diusul pemberhatiannya,” tegasnya.

Sesuai informasi yang dihimpun Kepton Pos, dari dua nama yang dinyatakan lulus ditempatkan pada rekrutmen formasi PLD Buteng Sempteber 2017, Kawaludin diduga rangkap jabatan.  Ia merupakan pegawai honorer pada sejumlah instasi yakni di Puskesmas, sejumlah Sekolah Menegah  Atas  di Kecamatan Mawasangka termasuk tenaga dosen pada lembaga swasta. Kawaludin telah mengantongi SK Bupati dan aktif menerima honor daerah (Honda).

“Kalau benar adanya dan ada bukti SK-nya pada lembaga lain, sebelum mengambil kesimpulan, kami akan evaluasi dan bersangkutan (Kawaludin red) akan diberi pilihan, mundur atau pilih salah satu. Ini dilakukan agar fokus menjalankan tugas pendampingan dan terpenting tidak dobol menerima tunjangan,” tutup La Ode Hayati. (as)

You might also like More from author

Leave a comment