BPN Kecewa dengan Kelurahan BWI

– Terapkan Biaya Prona Rp 850 ribu

BAUBAU- Pemungutan biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp 850ribu yang diterapkan oleh Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI) disoroti tajam oleh beberapa pihak. Lurah BWI Seniwati dinilai berindikasi melakukan korupsi melalui pungutan liar yang diterapkannya diwilayah yang dipimpinnya.

Kepala Badan Pertanahan Kota Baubau Abdul Muin APtnh mengaku sangat kecewa dengan penerapan biaya tersebut. Mengingat tak ada regulasi yang mengatur biaya pengurusan prona yang mencapai Rp 850 ribu. “Biaya prona sudah ada ketentuannya berdasarkan Surat Keputusan bersama (SKB) tiga kementerian,” katanya.

Abdul Muin mengaku telah melakukan penyuluhan kepada pihak kelurahan untuk tidak membuat biaya kompensasi yang baru. Karena pembuatan sertifikat dengan jalur prona prinsipnya gratis, baik itu yang sifatnya dari survey dan pengukuran tanah.

Hanya saja, berdasarkan SKB tiga kementerian beban biaya untuk wilayah Indonesia tengah maksimal Rp300-Rp350 ribu. Begitu pula perda yang mengatur tentang hal pembuatan sertifikat tersebut.

Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk materai dan anggaran patok termasuk alas hak yang memang tidak dianggarkan dalam DIPA. Sedangkan untuk survey dan pengukuran itu gratis karena itu sudah ada anggarannya dari pusat dan masuk dalam APBN.

“BPN tidak menerima biaya apapun dalam pengurusan sertifikat melalui jalur prona, jadi bohong kalau ada yang mengatakan seperti itu. BPN tidak ada hubungannya dengan pungutan tersebut serta uang itu tidak ada hubungannya dengan percepatan sertifikat,” tandasnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment