Dirut PDAM Busel Bantah Ada Dana Hibah

BATAUGA – Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Darah (BPKAD) di Inspektorat menemukan adanya pengelolaan anggarann dana hibah di PDAM Busel. Namun hal ini dibantah Dirut PDAM Busel.

Direktur Utama PDAM buton Selatan, Tamrin mengklarifikasi tudingan terkait temuan pengelolaan anggaran keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Darah (BPKAD) di Inspektorat. Kata dia, dana sebesar Rp 500 juta yang digunakan untuk oprasional PDAM itu bukan dana hibah melainkan dana penyertaan modal daerah. “Dana yang Rp 500 juta itu sebenarnya bukan dana hibah melainkan dana peyertaan modal. Dan kami sudah lengkapi SPJ-nya kita di Keuangan daerah dalam bentuk jurnal bayar kas PDAM sesuai dengan laporan realisasi anggaran. Jadi kalau untuk hibah itu bukan,” kaat Tamrin saat ditemui diruang kerjanya, Senin (9/10).

Pihaknya telah menindak lanjuti masalah tersebut di inspektorat. Namun pihak inspektorat tidak mengetahui persoalan tersebut.”Surat dari inspektorat itu tidak pernah dikirim di PDAM yang dikirim itu hanya di PU dan Keuangan. Dan berdasarkan laporan keuangan itu mereka nyatakan kalau pertanggungjawaban PDAM itu suidah lengkap, dan itu juga sudah diperiksa juga oleh BPK sesuai dengan jumlah yang direalisasikan oleh keuangan,” tambahnya.

Di jelaskan, dana penyeretaan modal yang diberikan oleh pemerintah Busel sebessar Rp 500 juta. Dari jumlah tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan sebanyak Rp 372 539 285. Sisanya yakni sebesar Rp 127 561 561 disimpan sebagai dana sefing. “Memang itu harus di habiskan, namun untuk menutupi beberapa kerusakan pompa makanya kita tidak pergunakan seluruhnya itu uang. Jadi selama pengeluaran yang kita lakuakn ini menggunakan dana pribadi. Kenapa kita gunakan ini karena semua pekerjaan ini menggunakan dana tunai. Jadi yang lainnya itu menggunbakan dana probadi yang ada di kas PDAM,” jelasnya.

Sementara Kepala BPKAD busel, Muhammad Masaad, pada prinsipnya persoalan tersebut bukan sebuah masalah sebab itu hanya salah kamar. Didalam dokumen penganggaran APBD, dana tersebut masuk pada dana bantuan hibah daerah. Sementara dalam aturan keuangan, dana tersebut seharusnya masuk dalam dana modal pembiayaan. “Pada prinsipnya ini bukan suatu masalah. hanya kalau orang tidak paham dengan ini akan blunder orang karan ini seksi. Pasti pikirannya orang akan negatif padahal ini bukan suatu masalah,” kata Masaad saat di hubungi melalui telpon selulernya.

Dia menjelaskan berdasarkan ketentuan keuangan daerah, penggunaan dana penyertaan modal tidak melalui proses SPJ karena dana tersebut tidak melalui usulan proposal. Asalkan perusahaan penerima dana tidak kolips atau bangkrut. Jadi begini, ini bukan dana hibah melainkan dana penyertanan modal. Jadi harus dibedakan yang mana itu dana hibdah dan dana penyertaan modal, kalau hibah itu kita menunggu SPJ, tapi kalau penyertaan modal itu tidak perlu itu. Logilkannya kalau kau dikasih modalkan itu terserah penerima dana itu, mau tanam atau mau digunakan untuk daan oprasi atau diapakan itu terserah dari penerimanya, yang penting perusahaan itu tidak kolips atau hancur atau bangkrut.,” jelasnya.

Berbeda dengan Inspektur Inspektorat Busel, Maharuddin. mengatakan temuan yang dimaksud oleh BPK adalah persoalan penggunaan anggaran daerah yang belum di pertanggung jawabkan oleh PDAM. “Namun waktu mereka datang kekantor untuk mengklarifikasi itu kami belum sampaikan di keuangan. Kan kita ini tidak berhubungan dengan PDAM, karena yang mengeluarkan uang inikan keuangan melalui bendahara bantuan. Dan SKPD apa saja yang menerima bantuan itu harus melalui keuangan daerah,” kata Maharuddin saat dihubungi via telponya. (Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment