1 Januari 2018, Seluruh Transaksi Pemda Non Tunai

-La Bakry Minta PNS Siapkan Diri

PASARWAJO – Jelang penerapan transaksi non tunai pada tanggal 1 januari 2018 seluruh daerah harus sudah mempersiapkan diri, termasuk Kabupaten Buton. Saat ini Pemkab secara perlahan memberlakukan transaksi non tunai.

Plt Bupati Buton Drs La Bakry MSi menghimbau agar seluruh PNS dan Non PNS mempersiapkan diri jelang penerapan transaksi non tunai pada tanggal 1 januari 2018. “tujuan pemberlakuan transaksi non tunai untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan metode pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta bertanggungjawab serta mempersempit ruang bahkan cela terjadinya penyimpangan daerah,”ujarnya.

Hal itu lanjut La Bakry sejalan dengan intruksi preside nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi maka perlu percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pempus dan Pemda. Implementasi transaksi non tunai dilakukan dengan metode pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain melalui instrumen atau alat pembayaran dengan menggunakan kartu cek bilyet giro uang elektronik atau semacamnya.

“Dengan pemberlakuan transaksi non tunai maka pejabat pengelola keuangan dalam transaksi tidak lagi memegang atau menyalurkan uang cash dengan tunai kecuali dalam hal tertentu dan dibatasi jumlahnya,”ujarnya. Ketua DPD PAN Kabupaten Buton ini juga menambahkan untuk Pemda Buton sendiri telah menindaklanjuti surat edaran mentri tentang implementasi transaksi non tunai dengan memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk segera melaksanakan transaksi non tunai dan sudah bekerja sama dengan PT BANK Sultra.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Sarifudin mengatakan pemberlakuan transaksi non tunai sesuai impres no 10 tahun 2016 agar segera menerapkan transaksi nontunai untuk menghindari korupsi sejak tanggal 17 april 2017.

“Sejak dikeluarkannya impres no 10 tahun 2016 meminta kepada seluruh daerah paling lambat 1 januari 2018 wajib menerapkan transaksi non tunai. Manfaatnya sangat banyak dalam rangka mendorong transaksi transparan, sehingga arah penguaran anggaran dan diserahkan kemana diketahui,”ujarnya.

Dengan pemberlakuan transaksi ini maka transaksi akan aman, praktis tidak makan tempat, dan nyaman jika selama ini anggaran digunakan BI untuk mengirim uang kartas dan logam tidak kurang Rp 3 triliun untuk daerah-daerah di Indonesia bisa digunakan untuk bangun daerah. “Ini Keamanannya lebih terjamin karena transaksi non tunai bahkan negara maju seperti Belgia 97 persen transaksi sudah non tunai,”ujarnya.

Katanya lagi tidak ada perubahan dokumen di dalam transaksi ini persoalan salah bayar tidak ada lagi, bahkan membeli gorenganpun bisa di nontunaikan asalkan disampaikan.
ini hanya persoalan cara membayar tidak merubah sistem dan bukti transfer sebagai bukti pembayaran. Apa yang harus dilakukan melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank, caranya aplikasi apa yang akan digunakan para bupati mengintruksi kepada SKPD untuk mulai mempersiapkan diri melakukan transaksi non tunai di DKI dengan APBD rp 72 Triliun satu senpun tidak ada lagi transaksi tunai semua non tunai.

“Untuk di Buton 2018 harus ada komitmen untuk melaksanakan transaksi ini tetapi mitra selama ini harus diberitahukn jika kita sudah lakukan transaksi non tunai,”ujarnya. Direktur Bank sultra menyambut baik rencana pemerintah daerah hal Ini agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan kesiapan bank sultra sudah siap.

“Ini akan memberikan kemudahan, aman dan praktis,”ujarnya.
Cara kerjanya Pemda dalam belanja barang dan jasa bahkan perjalanan dinas tidak ada lagi pembayaran tunai jika ada satker yg akan melakukan fleksibilitas dari sistem ini harus dilakukan scecara mobile.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment