“Transaksi Non Tunai: Hindari Pungli Di Buton

PASARWAJO – Sejak penerapan transaksi non tunai oleh pemerintah pusat 17 april 2017 lalu, sudah 25 persen transaksi yang dilakukan Pemda Buton secara non tunai hal ini salah satu langkah untuk menghindari praktek pungli dan korupsi.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelolah keuangan Daerah Azimu ketika sosialisasi implementasi penerapan transaksi non tunai di Kabupaten Buton sabtu (21/10) hal ini sesuai Impres no 10 tahun 2016 yang diberlakukan sejak 17 april 2017. Transaksi non tunai yang dilakukan pihaknya diantaranya untuk membayar gaji pns, non pns/honorer dan gaji anggota dpr Buton kendati pemberlakuan ini secara bertahap namun tagun depan seluruh transaksi dilakukan secara non tunai.

“Dengan pemberlakuan transaksi non tunai hal yang bisa dihindari utamanya praktek pungli,tidak ada lagi yang namanya uang terimakasih diamplop-amplop,”ujarnya. Ia menambahkan penerapan transaksi non tunai nantinya akan diberlakukan disemua transaksi Pemerintah daerah dengan minimal pembayaran Rp 2 juta namun saat ini pemda sementara menggodok Perbupnya.

“Bukan hanya kesiapan Pemda yang dituntut namun Kesiapan bank juga perlu dipersiapkan apalagi seluruh traksaksi akan dilakukan secara non tunai fasilitas ATM untuk penarikn tunai juga harus diperhatikan,”ujarnya. Diharapkannya dengan pemberlakuan transaksi non tunai tersebut dapat menghindari para PNS buton dari praktek pungli ataupun korupsi.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment