Hari ini, “Kursi” Sekda Busel Dilelang

– Termasuk Enam Jabatan Kadis

BATAUGA- Kabar baik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melanjutkan karir dibidang pemerintahan. Hari ini, Kamis (26/10), Pemerintah Buton Selatan resmi membuka pendaftaran seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau jabatan kepala dinas (eselon II). Selain pejabat SKPD, Pemkab Busel juga membuka seleksi calon Sekretaris daerah (Sekda) yang ditinggalkan oleh Muhamad Zakir beberapa bulan lalu.

Plt sekda Busel, Kostantinus Bukide mengatakan, tim seleksi (pansel) yang beranggota lima orang dari kalangan provesional sudah terbentuk. Mereka antara lain, Sekda Provisnsi Sultra Lukman Abunawas, Endang, Prof. La Turi, Mantan Bupati Buton Ir LM Safei Kahar dan La Ode Alirman SH.

“Secara teknis BKD sudah siap menerima pendaftaran. Dalam mekanisme persyaratan itu ada yang umum dan khusus. Jadi kita buka untuk semua PNS di Sultra,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buton Selatan, La Amiri melalui Kabidnya, Firman Hamzah mengatakan, seleksi terbuka ini dalam rangka mengisi enam jabatan ditingkat pimpinan tinggi pratama yang saat itu disebut dengan eselon dua A dan B. Di Busel, lanjutnya, sebanyak tujuh jabatan tersebut masih kosong. Ketujuh jabatan itu adalah Sekda (eselon dua A), Dinas pertanian, perhubungan, litbang, Bapeda, PU dan BPKAD.

“Tentu ini dilakukan berdasarkan semangat UUD nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian PermenPAN nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan PTP,” papar Firman saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/10).

Berdasarkan mekanisme seleksi terbuka, pemerintah daerah wajib mengantongi izin prinsip menteri dalam negeri (mendagri), susunan panitia seleksi dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan seleksi terbuka di Busel, dan kami sudah melengkapi itu,” tambahnya.

Pemerintah juga menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan standar kopotensi pada jabatan yang akan diisi. Dokumen tersebut nantinya disesuaikan dengan bidang di instansi masing-masing.

Untuk melakukan seleksi tersebut, pemerintah daerah mengucurkan anggaran sebesar Rp 252 juta melalui anggaran perubahan tahun 2017. Sedang untuk dokumen lembaga lain, Pemkab Busel menggunakan asesmen kepolisian.

“Jadi anggaran yang disiapkan itu Rp 252 juta. Ini nanti akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak. Ini untuk estimasi 42 peserta yang masing-masing satu jabatan itu terdapat enam orang calon. Jadi harus di ikuti. Kalau undang-undang ASN itu minimal empat orang, tapi kalau untuk asesmen kepolisian itu enam orang. Jadi kalau kuantitatifkan itu berarti 42 orang kemudian dikalikan lagi Rp 6 juta. Jadi daerah selaku wajib bayar harus menyiapkan angaran itu,” tutupnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment