Polres Buton Terima 600 Aduan Dana Desa

Pasarwajo – Sebanyak 600 aduan terkait pengelolaan dana desa diterima Polres Buton. Kondisi itu, membuat Kapolres Baubau AKBP Andi Herman berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) dana desa.

Andi Herman menjelaskan, Satgas dana desa terdapat beberapa unsur. Diantaranya, Polres Buton, Kejari Buton, dan Inspektorat.

“Jabatan kades jabatan politik. Laporan di polisi ada 600 pengaduan baik dari sms maupun pengaduan langsung,” kata Andi, Kamis, 26 Oktober 2017.

Menurut dia, aduan yang diterima selama ini tidak langsung diproses hukum. Namun diselidiki terlebih dahulu oleh petugas.

Kedepan, lanjut Andi, jika ada laporan terkait dana desa maka akan diteruskan ke satgas. Jika ditemukan adanya unsur pidana baru akan diproses oleh Polres Buton. Jika tidak ada unsur pidana, maka cukup diproses Inspektorat.

Andi mengungkapkan, saat ini ada dua kepala desa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus dana desa. Mereka sudah berada diluar daerah. Bila nanti posisi kedua kades itu sudah diketahui maka akan dijemput paksa.

Andi menyebutkan, beberapa modus operandi penyimpangan dana desa diantaranya kekurangan pekerja, penggelembungan harga bahan, dan manipulasi data. Namun rata-rata yang ditangani hampir diseluruh Indonesia adalah membuat rencana anggaran dan biaya (RAB) diatas harga normal dan membuat pertanggungjawaban fiktif.

Selain itu, ada juga modus lain dalam penyimpangan dana desa. Yakni, pembelian inventaris kantor untuk pribadi dan perjalanan dinas fiktif.

“Jika setiap orang memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian negara maka pasti akan dipidana paling sedikit dendanya Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” ujarnya.(keptonpos)

You might also like More from author

Leave a comment