Busel Terancam Tak Dapat Bansos

BATAUGA – Kementrian Sosial mengancam akan menghentikan bantuan sosial di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Hal itu berkaitan temuan 47 nama calon penerima dana Bansos yang diduga tidak berhak di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa.

Salah satu warga Desa Gerak Makmur, La Ode Rismanton mengatakan, ada indikasi konspirasi yang dilakukan Kepala desa Gerak Makmur, La Ode Wali dan para pendamping desa dalam melakukan pendataan dilapangan. Terdapat sejumlah nama yang lebih layak menerima bansos, namun tidak masuk dalam pendataan.

“Ada warga yang buntung tangannya, tidak memiliki rumah dan pekerjaan, namun tidak dimasukkan. Makanya saya telepon Irfan selaku pendamping desa untuk mempertanyakan itu, namun mereka jawab lagi sibuk,” paparnya.

Demikian halnya Kades Gerak Makmur, La Ode Wali yang memilih bungkam saat persoalan itu disinggung. Kades terkesan tertutup dan tidak mau terbuka perihal kriteria serta persyaratan dokumen apa saja yang harus dilengkapi sebagai syarat memperoleh bansos Usaha Ekonomi Bersama (UEB).

Kordinator Pendamping desa Gerak Makmur, La Kadiri mengaku telah melakukan ferivikasi pengganti 47 nama yang terindikasi tidak layak mendapatkan bantuan tersebut. Kata dia, data yang diambil merujuk pada Basis Data Terpada (BDT) dari Kementrian Sosial sebagaimana petunjuk teknis (Juknis).

“Jadi data yang kita masukkan berdasarkan Basis Data terpadu (BDT). Namun untuk kriteria fakir miskin tidak ada dalam panduan Juknis, namun intinya masuk dalam BDT. Kalau tidak mampu, kemudian tidak masuk dalam BDT, baru akan mendapat bantuan setelah namanya dimasuk dalam BDT,” papar La Kadiri.

La Kadiri memaparkan, dalam juknis hanya menjelaskan bahwa calon penerima wajib memiliki KTP, memiliki niat untuk berusaha, berusia minimal 18 tahun dan makasimal 60 tahun. “Tapi secara uraian tidak ada dalam Juknisnya,” tambahnya.

Menurut La Kadiri, berdasarkan juknis, apabila terdapat warga tidak mampu namun belum masuk dalam BDT, pemerintah daerah melalui dinas Sosial mengusulkan nama tersebut setiap perenam bulan agar kementerian memasukkan dalam BDT sehingga yang bersangkuatan bisa mendapatkan bantuan ditahun berikutnya. “Tetapi yang kita ferivikasi kali ini adalah yang masuk dalam BDT tahun 2011,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, Kadis Sosial Busel, Marjani Wali mengaku akan memending kembali proses penyaluran bantuan sampai persoalan tersebut selesai. “Khusus desa Gerak Makmur saya akan pending proses penyalurannya,” kata Marjani saat di temui di kantor DPRD Busel.

Kata dia, persoaln ini kan berimbas pada kerugian daerah. Sebab kementerian tidak akan memberikan bantuan di Buton Selatan. “Saya sudah dikatakan sama direkturnya, kalau masih bermasalah di Busel, maka saya akan hentikan semua bantuan sosial di Busel,” pungkasnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment