Dewan Soroti Pendamping UEP

BATAUGA- DPRD Busel turut menyoroti kinerja para pendamping bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEB) Kementerian Sosial di desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa. DPRD menduga ada kongkalikong antara para pendamping dan kepala desa dalam memasukan nama-nama calon penerima bantuan.

Wakil Ketua I DPRD Busel, Pomili Womal mengatakan, meski batas waktu perbaikan data yang diberikan oleh kementerian kepada para pendamping sangat sempit, namun bukan berarti data itu diambil kemali dari kepala desa. Sebab jika itu diserahakn kepada Kepala Desa, maka sudah pasti ada konkalikong antara pendamping dan kepala desa.

“Apapun alasannya kedepan jangan pernah kita serahkan kepada oranglain kalau ini merupakan tugas murni untuk kita. Tentu kepala desa juga sudah tentu ada kongkalikon dengan pendamping desa, karena didalamnya ada kepentingannya politiknya, ada orangnya,” kata Pomili Womal saat melakukan rapat bersama para pendamping dan beberapa SKPD di Ruang sidang DPRD Busel, Senin (30/10).

Menurutnya, para pendamping seharusnya melakukan pendataan dilapangan untuk melihat betul kelayakan para calon penerima bantuan tersebut. Bila perlu pihak pendamping melibatkan kepala dusun dan tokoh masyarakat setempat saat melakukan pendataan. Sehingga data yang didapatk mampu dipertanggungjawabkan. “Tapi faktanya yang masuk ini adalah isteri sekdes, istri mantan sekdes. Seharusnya mungkin masih ada yang layak mendapatkan batuan itu sehingga ini menjadi sorotan warga,” tambahnya.

Ketua DPD Demokrat Buton Selatan ini mengatakan, persoalan kinerja para pendamping yang asal-asalan ini bukan hanya terjadi di desa Gerak Makmur saja. Namun hampir seluruh desa di Busel juga mendapat persoalan yang sama. Bahkan beberapa desa tidak mengenali siapa para pendampingnya.

“Kalau yang saya temukan dilapangan, para pendamping ini hanya turun mengambil data di kepala desa, tidak pernah dia melakukan pendataan di lapangan. Inilah kelemahannya kita disana. Entah itu pendamping di dinas sosial dan dinas BPM. Yang seharusnya pendamping itu kalau di BPM, pada saat penjaringan musrembang yang dilakukan pada tingkat dusun sampai tingkat lingkungan harus bersama-sama pendamping. Namun yang saya temukan dilapangan, pendamping kita ini masih dipertanyakan. adakah pendamping kita di Kecamatan ini. Karena data yang mereka miliki hanya berhubungan dengan kepala desa dan camat,” ungkap Pomili.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment