PKP Ancam Polisikan Kades Wawoangi

-Terkait Dugaan Pekerjaan Fiktif Tahun 2016

BATAUGA-Proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan (Busel) diduga tak sesuai dengan peruntukannya. Faktanya, Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) Sultra menemukan sejumlah pekerjaan fiktif yang dilakukan Kepala Desa setempat, La Ode Abdul Halim.

Ketua PKP Sultra, Tamrin mengungkapkan, berdasarkan hasil Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana desa di Desa Wawoangi tahun 2016, pihaknya menemukan sejumlah pekejaan fiktif. Bukan hanya itu, beberapa item pembelanjaan juga diduga dimarckup oleh kepala desa setempat. “Pertama itu pekerjaan talud penahan tanah. Jadi Speknya seperti pembelian semen sebanyak 60 sak sesuai dengan LPJ. Dan harga stauan bahan itu Rp 98 ribu. ini ada indikasi marckup,” papar Tamrin saat dikonformasi via telponnya, Senin (6/11).

Selai itu, lanjutnya, biaya pembelian air yang tertuang dalam LPJ dana desa juga diduga fiktif. Sebab berdasarkan keterangan warga, air yang digunakan oleh kades merupakan swadaya masyarakat. “Nah ini semua berdasarkan keterangan masyarakat bahwa air itu tidak ada yang beli. Air itu semua masyarakat yang angkat, atau swadaya. Tapi dalam RAB nya itu dimasukan semua anggaran itu sebanyak hampir Rp 201 juta,” tambahnya.

Bukaan hanya itu, pihak desa juga tak pernah menyewa fibro (alat berat, red) dalam pembuatan jalan tani. Namun semua biaya penyewaan alat berat juga masuk dalam LPJ Kades. “Sebelumnya, semua pekerjaan ini sudah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Buton. Tapi saya tidak tahu kalau sudah ada tindak dilanjutnya. Termasuk pemberdayaan masyarakat melalui bungdes itu dengan biaya sebesar Rp 9.545,000, namun kenyataannya itu tidak dilakukan. Nah ini juga fiktif, termasuk biaya Harian Orang Kerja (HOK). Jadi dalam laprannya itu pak desa memasukan semua nama masyarakat disitu, tetapi nama itu tidak kerja hanya tandatangannya dipalsukan. Ini marckup anggrannya sekitar ratusan juga” imbuhnya.

Kata dia, pihaknya telah bertemu dengan kepala desa Wawoangi, La Ode Abdul Halim beberpa pekan lalu di Jakarta. “Dia menjawab bahwa kepala desa ini juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dia juga tidak bisa menjawab kenapa dalam LPJ desa memasukan anggaran penyewaan fibro, namun keyataannya tidak ada. Itu yang tdak bisa dia jawab. Termasuk dengan pemberdayaan masyarakat itu,” ungkapnya.

Mantan ketua PRD Kota Baubau ini menyatakan akan melaporkan semua hasil temuannya itu pada polres Buton dalam waktu dekat ini agar dilakukan proses hukum lebih lanjut. Saat berusaha di konfirmasi wartawan, nomor kontak Kades Wawoangi, La Ode Abdul Halim tak dapat dihubungi. (Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment