Guru PTT “Curhat” di Walikota

BAUBAU- Pemkot Baubau dihadapkan dengan kondisi dilema dengan nasib ratusan guru PTT swasta di Kota Baubau. Belasan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer, tak ada peluang bagi guru PTT swasta untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Kondisi itu bukan karena kebijakan moratorium CPNS yang belum dicabut untuk wilayah Kota Baubau. Namun 200 PTT guru swasta tak ada yang mengantongi SK kepala daerah. Akibatnya beberapa kali pengangkatan CPNS melalui jalur database, guru PTT swasta tak satupun bisa terakomodir.

Kondisi makin runyam setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melarang seluruh kepala daerah untuk mengeluarkan SK honorer tenaga pengajar. “Kami disini sekitar 200 orang yang tergabung dalam GTT, PTT dan GTY sudah cukup maksimal berupaya. Terakhir 18 Oktober 2016 lalu kami berdialog dengan komisi II DPR RI, dari tujuh tuntutan kami baru satu poin yang direalisasikan pemerintah yakni pemberian BOP untuk sekolah swasta,” jelas Ketua forum komunikasi guru swasta Kota Baubau Suharti saat melakukan pertemuan bersama walikota Baubau beberapa waktu lalu.

Menurut Suharti, guru PTT di sekolah swasta selama ini hanya dilihat sebelah mata dan tidak diprioritaskan menjadi pegawai negeri. Padahal SK menteri sudah dikantongi, bahkan sebagian dari PTT sekolah swasta telah ada yang dinyatakan lulus sertivikasi.

Kendala yang dihadapi, lanjutnya, tidak ada SK dari daerah asal atau pejabat setempat yang bisa menjadi modal bagi PTT di sekolah swasta untuk diakomodir dalam pengangkatan CPNS melalui database. “Kami berharap dengan pengabdian kami yang bahkan ada yang sudah mencapai 20 tahun bisa dibuatkan SK. Kami ikhlas tidak digaji asal bisa dapat SK supaya menjadi pertimbangan dalam pengangkatan CPNS melalui database,” katanya.

Walikota Baubau AS Tamrin mengakui penentuan status para guru regulasinya cukup rumit. Secara pribadi dirinya siap menandatangani SK honorer para PTT sekolah swasta apabila tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

“Seperti halnya K2 tahun 2014 lalu, saya diminta untuk menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak yang didalamnya ada konsekuensi hukum apabila ada yang dinyatakan lulus ternyata bukan honorer. Tapi karena ini mengenai nasib orang maka saya tanda tangani, tapi sebelumnya tentu saya sudah berkordinasi dengan BKN termasuk kejaksaan,” paparnya.

Sebagai kepala daerah, lanjut AS Tamrin, dirinya tidak pernah ingin mempersulit masyarakat dalam berurusan, apalagi yang berkaitan dengan nasib orang banyak. Namun honorer juga diharapkan dapat memahami kondisi dan regulasi yang ada. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang dihadapi terhadap kebijakan yang dilakukan.

“Jangan juga karena niatnya untuk tolong orang tapi justru langgar aturan dan pada akhirnya saya yang bermasalah dengan hukum. Saya yakin teman-teman honorer juga tidak rela mhi juga kalau saya bantu ternyata ada masalah dibelakangan,” paparnya.

Berkaitan dengan SK honorer, lanjut AS Tamrin, pemerintah daerah telah ditekan pemerintah pusat melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada Januari 2013. Dalam surat edaran tersebut, seluruh gubernur, walikota dan bupati diminta tidak lagi menandatangani SK honorer untuk guru karena ada korelasinya dengan undang-undang ASN yang nantinya akan menjadikan honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Jadi kebijakan itu memang bukan dari kita di daerah, tapi pemerintah pusat. Dan daerah tidak boleh melampaui kewenangan pusat, itu juga ada regulasinya yang mengatur. Kalau kita paksakan bisa jadi kita kena pelanggaran kewenangan dan itu ada konsekuensinya,” papar AS Tamrin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Drs Masri menambahkan mengenai masalah guru PTT swasta terus menjadi perdebatan yang panjang dalam setiap rapat nasional yang diadakan bersama kepala dinas pendidikan se Indonesia. “Jadi masalah ini hampir seluruh Indonesia dialami dan setiap rembuk nasional masalah ini terus kita sampaikan dalam rapat,” paparnya.

PTT guru swasta di Kota Baubau diminta untuk tetap bersabar. Sementara seluruh data guru termasuk yang masih honorer baik di sekolah negeri maupun umum akan dimasukan dalam data pokok pendidik (Dapodik). Nantinya data tersebut akan didorong dalam rembuk nasional bersama pemerintah pusat yang akan digelar dalam waktu dekat. “Kita minta supaya sementara bersabar dan ini nanti yang akan kita dorong dalam rapat bersama agar persoalan ini juga dicarikan jalan keluarnya,” paparnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment