Empat Pejabat Rebutan Kursi Jenderal PNS

– Satu Pejabat dari Buton Selatan

BAUBAU- Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau yang ditinggalkan Muh Djudul kini mulai dilelang secara terbuka. Terkini, terdapat empat pejabat yang mendaftar untuk memperebutkan kursi jenderal PNS dilingkup birokrasi Kota Baubau itu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau, H Asmaun mengurai keempat nama pejabat tersebut. Kata dia, tiga diantaranya dari pejabat eselon II Kota Baubau dan satu dari pejabat Eselon II Kabupaten Buton Selatan (Busel).

Tiga pejabat dari Kota Baubau tersebut yakni, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Baubau, Muh Salim, Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Roni Mukhtar, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau, Tamsir Tamim. Sedang pejabat Busel yang ikut berkompetisi yakni Yusuf Hibali yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Busel.

Proses seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan. Kini, empat pejabat tersebut dihadapkan lagi dengan proses asesmen center dan penulisan makalah yang akan akan dilaksanakan pada 20 November mendatang.

Dilanjutkan pada 23 hingga 24 November dengan agenda pelaksanaan tes kompetensi umum, teknis, atau sosio kultural (wawancara/prosentase). Pada 27 November hasil seleksi penulisan makalah dan wawancara akan diumumkan.

Ditanggal yang sama pula hasil penilaian akan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian Kota Baubau. Mengenai satu nama yang akan diumumkan, Asmaun mengaku paling lambat awal Desember akan difinalkan.

Mengenai proses lelang jabatan akan melanggar UU Pilkada terkait dengan masa jabatan Tampil Mesra yang tinggal menyisakan dua bulan lagi, H Asmaun mengaku telah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Olehnya, pelaksanaan lelang tersebut tidak akan menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sudah kantongi rekomendasi dari Kemengadri, jadi tidak ada masalah. Saat ini proses sudah jalan, jumlah pendaftar empat orang itu sudah sesuai dengan aturan minimal dan juga semua pejabat ini memenuhi proses administrasi dengan memimpin instansi paling sedikit tahun dan umur maksimal 56 tahun,” tandasnya.

(Kepton Pos/My)

You might also like More from author

Leave a comment