Dua Tahun Kabag Ekonomi Nahkodai PDAM, 5.138 Warga Dipasangkan Air Bersih

BAUBAU-Misi pemerintah Kota Baubau untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh layanan berupa fasiltas air bersih dari PDAM harus mendapat dukungan pembiayaan maksimal. Sebab, air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat yang mutlak harus terpenuhi. DPRD Kota Baubau juga sudah sepatutnya jika harus berada di barisan terdepan dalam mendorong kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kota tersebut.

DPRD harus mendorong pemerintah kota dan PDAM agar dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat yang menyediakan anggaran untuk pembangunan air bersih melalui Program Hibah Air Minum. Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah, yang kini diberikan tugas tambahan sebagai Plt. Dirut PDAM Kota Baubau, La Ode Ali Hasan, menjelaskan, Hibah Air Minum merupakan program yang bertujuan meningkatkan jumlah masyarakat di Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan. Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar.

Di Kota Baubau jumlah masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu yang butuh layanan air bersih masih cukup besar. “Kurang lebih sepuluh ribu masyarakat berpennghasilan rendah”, tulis Ali Hasan melalui pesan WhatsApp.

Untuk melayani warga sebanyak itu, pemerintah kota tak bisa menuntaskannya dalam waktu singkat. Namun upaya maksimal tetap dilakukan. Salah satunya bagaimana agar program hibah air minum bisa dimanfaatkan dengan baik, selagi masih ada, sebab program tersebut belum bisa dipastikan apakah berlanjut untuk seterusnya atau tidak.

Saat ini, lanjut Ali Hasan, pemerintah dan DPRD sedang menyiapkan regulasi berupa Perda Penyertaan Modal kepada PDAM dengan jangka waktu lama. “Sementara dalam proses pembahasan, rencananya jangka waktu Perda penyertaan modal ini enam tahun,” ujarnya.

Dalam Perda tersebut, juga diatur nilai penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp.50 miliar. Rp. 30 miliar direncanakan untuk menanggulangi SR untuk masyarakat berpenghasilan rendah selama 6 tahun ke depan (2020-2026), dan 20 miliar untuk pembangunan jaringan pipa distribusi selama enam tahun.

Menurut Ali Hasan, anggaran tersebut tidak dikucurkan untuk sekaligus, namun bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Meskipun dalam waktu enam tahun kedepan, PDAM belum bisa menuntaskan secara keseluruhan pelayanan air bersih keada masyarakat MBR, akan tetapi PDAM berharap enam tahun kedepan pelayanan PDAM dapat ditingkatkan, sehingga bisa menyumbang atau menyetor PAD. “Kita perkirakan 80 persen penduduk kota sudah bisa terlayani, sehingga sangat memungkinkan PDAM dapat menyetor PAD, makanya program hibah air minum dari pemerintah pusat ini harus dapat kita manfaatkan sebaik baiknya” kataya.

Kepala Bagian Umum PDAM Kota Baubau, Anton Maja, menambahkan, untuk bisa ikut serta dalam Program Hibah Air Minum, PDAM memang harus ditunjang Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berjalan. PDAM juga sebagai BUMD disyaratkan masih memiliki kapasitas produksi tidak terpakai dan daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria yang ditentukan.

Kata Anton, selama kurun waktu dua tahun terakhir (2017-2019), Pemkot dan PDAM Kota Baubau telah berupaya maksimal memanfaatkan program hibah air minum tersebut. Hasilnya, jumlah warga kurang mampu dapat dilayani, mencapai angka 5.138 sambungan rumah. Kasubag perencanaan PDAM Kota Baubau, Muliadi merinci sebanyak 3.604 SR dibiayai melalui program hibah air minum pemerintah pusat tahun 2018-2019. Sisanya sebanyak 1.534 dibiayai Pemkot dalam hal ini PDAM kota.

Angka itu, tentu saja jauh lebih besar, karena tanpa dukungan program hibah, kemampuan PDAM hanya bisa menambah sambungan rumah di kisaran 200-300 per tahun. “Kita sangat diuntungkan dengan adanya program Hibah Air Minum ini, asalkan pemerintah bersedia melakukan penyertaan modal, karena mekanismenya, sambungan rumah harus terpasang dulu, baru kementerian akan menggantikan dananya melalui program hibah air minum tadi, jadi harus ada dana penyertaan modal dari pemkot,” tukas Anton Maja.(ADM)

You might also like More from author

Comments are closed.