Soroti Dana Covid-19, RJR Nilai Dewan tak Paham Tujuan Pergeseran Anggaran

BAUBAU-Penggeseran anggaran yang dilakukan Pemerintah bersama DPRD Kota Baubau untuk membiayai kegiatan pencehagan virus corona desiase atau covid -19 mendapat sorotan tajam dari Rais Jaya Rachman (RJR). Menurut mantan anggota DPRD Baubau ini, dirinya telah membaca apa yang menjadi statement H. Zahari sebagai Ketua DPRD, yang menjelaskan adanya pergeseran anggaran sebesar Rp.33,9 miliar dengan rincian Rp. 23,9 miliar untuk pencegahan covid 19, Rp. 7,6 miliar untuk pembayaran utang BPJS, dan Rp 2,3 miliar itu untuk belanja tak terduga.

Terkait dengan hal tersebut, kata RJR, harusnya khusus untuk penanganan covid senilai Rp.23,9 miliar itu harus terjabarkan secara detail apa apa rencana program, apa progres, apa yang harus dilaksanakan, baik itu pengadaan fisik maupun pengadaan yang tentunya punya kaitan erat dengan pencegahan covid-19, sehingga bisa kelihatan dengan jelas program dan kegiatan apa saja yang akan dibiayai.

Belum adanya kejelasan mengenai hal tersbut, RJR kemudian menilai pemerintah sedikit lamban karena DPRD Kota Baubau tidak terlalu tegas dalam mejalankan fungsi pengawasannya.

“Saya katakan pemerintah daerah sedikit lamban, juga berpengaruh atas fungsi pengawasan rekan rekan di DPRD yang tidak terlalu tegas. Saya juga takut menyampaikan kalau teman teman DPRD tidak memahami tujuan dari pergeseran ini, padahal pergesran anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat, sifatnya urgenitas, bahwa sesungguhnya kalaupun masih ada tahapan pergesran atau perbaikan perbaikan administrasi yang harus disesuaikan dengan pertauran perundangan, tapi pergerakan kegiatan program terhadap pencegahan covid 19 sudah dapat dilakukan,” kata RJR usai mengikuti rapat pembentukan Tim Relawan Covid-19 di aula Metro Entertaint, sabtu 18 April 2020.

Ditambahkan, sembari menyesuaikan administrasi berdasarkan payung hukum tadi, tentunya dengan bukti bukti pertanggungjawaban setiap program. “Tapi sampai detik ini kita tidak melihat ada langkah final dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan itu”, tegasnya.

Berikutnya yang menjadi catatan RJR adalah masalah dana Rp.2,3 miliar untuk belanja tak terduga. RJR mengaku bingung untuk apa belanja tak terduga tersebut. “Saya tidak mengerti apakah ada program teknis pencegahan covid -19 yang kita masih butuhkan. Jadi supaya kita tidak ada saling beda persepsi, tentang pemahaman kita, saya berharap bahwa ada penjabaran tentang 23,9 miliar yang telah disisipkan untuk pencegahan, diperuntukan program apa saja,” pinta RJR.

Pemerintah kota Baubau, lanjut RJR, juga harus meperjelas, apakah anggaran Covid-19 itu dikelola langsung oleh pemerintah atau melibatkan tim gugus tugas penanganan covid 19 yang dibentuk bersama sama yang didalam melibatkan beberapa institusi vertikal dan rekan rekan media dan aktivis.

Seharusnya, sebelum terjadi pergeseran anggaran harus ada pertemuan pra tim covid bersama sama pemerintah sebagai ketua tim covid yang menghitung berapa kebutuhan anggaran untuk penanganan covid dan diketahui apa apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program.

“Tapi kalau kita menetapkan anggaran 23,9 miliar terus tidak punya program seperti apa, mau diapakan anggaran ini, otomotasis ini akan berujung pada penilaian lambat, sementara daerah kita sudah sangat membutuhkan adanya bantuan ini, baik itu bantuan secara ekonomi atau alat pelindung diri. Masyarakat lagi menunggu semua, jadi saya berharap penuh pada pemerintah kota baubau dan rekan rekan DPRD dalam pengawasannya bahwa ini betul betul harus diseriusi,”ujarnya.

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi di masyarakat, RJR berharap pemerintah dan rekan rekan di DPRD mampu mendatailkan, menjabarkan program apakah rencana tujuan anggaran Rp.23,9 miliar itu. Rais juga menyarankan agar biaya tak terduga lebih mending diserahkan atau digabung pada nilai Rp 23,9 miliar.
RJR juga mejadi bingung kaitan dengan porsi anggaran BPJS Rp.7,6 miliar yang disamakan pergeserannya dengan anggaran yang digeser untuk pencegahan covid 19.

“Saya menghimbau elemen elemen di Kota Baubau agar coba diskusikan baik dengan pemerintah dan DPRD mengapa anggaran Rp.7,6 miliar terlibat bersama sama masuk dalam pergeseran anggaran untuk covid 19, Rp.7,6 miliar ini adalah pembayaran utang BPJS, kalaupun kita punya piutang terhadap BPJS, itu tidak dalam instruksi pemerintah pusat. Saya kira sama sama kita pahami, bahwa pergeseran anggaran dilakukan perintah khusus untuk pencegahan covid, bukan untuk BPJS,” tegasnya.

Menurut RJR, kalaupun ada ketunggakan BPJS, harusnya pada porsi pembahsan lain, apakan nanti diajukan dibahas pada perubahan anggaran. “Secara pribadi saya juga menjadi heran kok, ada utang BPJS yang begitu besar, apakah tidak ada update data setiap tahun yang mengakomodir mengetahui berapa jumlah peningkatan pembiayaan BPJS masyarakat Kota Baubau,” sindirnya. (adm)

You might also like More from author

Comments are closed.