Rais Jaya Rahman: Idealnya Pemkot Baubau Geser Anggaran Sebesar Rp.291 Miliar

BAUBAU-Pergeseran anggaran tahap tiga yang dilakukan Pemkot dan DPRD Kota Baubau sebesar Rp. 92 miliar dinilai terdapat kejanggalan oleh Rais Jaya Rahman. Kader PDIP Kota Baubau ini menyatakan, Pemkot dan DPRD Kota Baubau sangat tidak paham atau memang sengaja melakukan asas ketidakpatuhan terhadap seluruh regulasi yang menjadi payung hukum pergeseran anggaran untuk percepatan penanganan covid-19.

Dikatakan, kalau merujuk pada sajian regulasi, harusnya pemkot tidak repot untuk melakukan perhitungan berapa besar nilai ideal anggaran yang dibutuhkan bedasarkan peraturan, sebab pada keputusan bersama mentri keuangan dan mentri dalam negri No 119 dan 177 telah diamanahkan bahwa sekurang kurangnya 50 persen jumlah minimal nominal anggaran yang harus digeser untuk dijadikan persiapan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan penanganan pencegahan penyebaran covid-19, dan di dalam keputusan bersama itu juga menegaskan terkait program program mana saja yang bisa dilakukan pergeseran, baik dalam komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

“Cukup itu yang dijadikan rujukan, maka berapa nilai idealnya pasti cocok, jadi kalau Rp.92 M jumlahnya maka ini sngat jelas bahwa pemkot dan DPRD secara sengaja melalukan tindakan yang melanggar hukum dengan merugikan daerah,” kata Rais.

Alasannya, lanjut Rais, bahwa sesuai amanah peraturan, menyampaikan bahwa daerah daerah yang terlambat atau yang pelaporannya tidak diterima oleh kementrian keuangan, maka sangsinya adalah penundaan transferan DAU sebesar 35 persen dan bisa saja akan ada konsuekuensi pemotongan terhadap DAU apa bila pemerintah daerah dinilai dengan sengaja tidak mematuhi peratuan yang memayungi.

“Terkait hal tersebut, juga kami sayangkan karena Walikota Baubau selaku ketua gugus tugas juga terindikasi ikut mengabaikan regulasi tentang pergeseran anggaran untuk penanganan covid-19, harusnya beliau senantiasa memonitoring pergeseran anggaran tersebut apakah sudah berdasarkan peraturan atau tidak, bukan cuma menunggu info dari TAPD Kota Baubau,” ujarnya.

Rais menegaskan, nilai ideal anggaran yang harus digeser berdasarkan peraturan harusnya kurang lebih Rp.291 M, bukan Rp.92 M, karen komponen belanja yang harus dipotong itu sudah sangat jelas bahwa belanja langsung dalam komponen belanja modal itu wajib dilakukan pergeseran 50 persen, terus belanja barang dan jasa dan khusus blanja pegawai sepengetahuan kami pergeseran pada anggaran honorarium yaitu honorarium kegiatan dan honorarium dana BOS. “Begitu pula pada belanja tidak langsng komponen belanja hibah, bantuan sosial dan blanja tidak terduga, itu semua menjadi wajib digeser tanpa harus ada pertimbangan lain lain karena ini adalah perintah peraturan,” tegasnya.

Terhadap statement yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari terkait pergeseran anggaran senilai Rp.92 miliar, Rais malah mengingatkan agar Ketua DPRD harus hati hati dalam mengeluarkan pernyataan, sebab semua statemen yang dikeluarkan degan memakai simbol DPRD maka itu bisa dimaknai adalah sebuah keputusan kolektif kolegial DPRD Kota Baubau

“Padahal kita ketahui bersama bahwa perintah pergeseran tidak perlu mendapatkan persetujuan DPRD, tapi cukup hanya menerima pemberitahuan pergeseran dari pemerintah yang nanti diperubahan baru dilakukan penetapannya dan disitulah peran DPRD untuk melakukan pembahasan guna mencapai penetapan,” katanya.

Akan tetapi, kata Rais, tentunya penggunaan dana pergeseran anggaran untuk Covid-19 tersebut harus didasari dengan dokumen pertanggung jawaban yang valid, jadi saran kami saat ini DPRD lebih pada melalukan fungsi budgeting untuk meminta pelaporan secara berkala kepada pemerintah dalam pelaksanaan/pengeloaan tersebut, untuk menjadi data yang bisa dijadikan rujukan dalam pembahasan pada APBdP nantinya.

“Sehingga pernyataan Ketua DPRD pada bebrapa media tentang pergeseran anggaran covid-19 tahap 3 itu adalah gambaran bahwa DPRD Kota Baubau secara kolektif kolegial tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait hal tersebut dan saya pun mulai berasumsi mugkin saja dikedua lembaga tersebut punya kepentingan lain, karena sampai hari ini tim gugus tugas Baubau bersama pemerintah belum memperlihatkan kegiatan penanganan penyebaran covid-19 di kota baubau secara masif,” tandas Rais. (adm)

You might also like More from author

Comments are closed.