Imam Ridho Angga Yuwono, S.H: Dalam Perkembangannya, Keputusan DPRD Diperiksa Di Pengadialan Tata Usaha Negara

BAUBAU-Kuasa Hukum Baupati Busel, Imam Ridho Angga Yuwono, S.H menyatakan telah mempelajari beberapa perkara PTUN yang objek sengketanya adalah Keputusan DPRD, beberapa diantaranya tidak lolos dismissal proses atau pemeriksaan pendahuluan. Namun di dalam perkembangannya saat ini, PTUN memeriksa perkara yang objek sengketanya adalah Keputusan DPRD dan lolos dismissal proses.

Pria yang karab disapa Angga ini mencontohkan PTUN Bandung yang saat ini tengah memeriksa Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi dalam perkara nomor 22/G/2020/PTUN.BDG.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 148 UU Pemda, dan Pasal 364 UU MD3 menyebutkan DPRD itu merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1), Pasal 87 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan itu termasuk pejabat pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif.

“Kami sudah menjelaskan secara terperinci ke dalam Nota Keberatan yang kemarin kami ajukan. Silahkan di baca terlebih dahulu baru komentar,” tulis Angga.

Menurutnya, dalam permohonan keberatan itu, pihaknya mempermasalahkan persoalan urgensi pembentukan Pansus yang tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Pemda, juga mempermasalahkan prosedur paripurna yang tidak sesuai tatib dan Komposisi Anggota Pansus yang harus diisi oleh anggota komisi terkait.(is)

You might also like More from author

Comments are closed.