Anggota KPU, PPK dan PPS akan di Rapid Test, Jika Reaktif dan Tolak Swab Bakal Dicopot

MUNA,KEPTONNES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang.

Ketua KPU Muna, Kubais pada saat ditemui Keptonnews.com Rabu (8/7/2020) menjelaskan, untuk PPDP sementara memastikan  orang-orangnya yang tidak masuk sipol. Mudah-mudahan 10 Juli sudah ditetapkan dan pada 11 sampai 14  Juli akan dilanjutkan dengan Bimtek  PPDP setelah itu Bimtek PPK. Sementara 15 Juli akan dimulai melakukan langkah pencocokkan.

Kubais menyatakan, seluruh penyelenggara Pilkada akan dilakukan rapid test. KPUD Muna telah berkoordinasi dengan Dinkes Muna sehingga pelaksanaan rapid test digratiskan. “Jumlah Rapid Test yang dibutuhkan sekitar enam ribu dan alatnya akan disediakan oleh Dinkes. Adapun yang akan menjalani Rapid Test adalah Komisioner KPU, Staf,  PPK, staf PPK, PPS dan PPDP,” kata Kubais

Lanjut Kubais, nantinya dalam Rapid Test, bila ada penyelenggara yang hasilnya reaktif, maka yang bersangkutan langsung diswab. Bila tidak mau, maka bakal dicopot.

Untuk PPK dan PPS, kalau reaktif akan dikarantina selama 14 hari setelah itu diswab. Kalau tidak mau, konsekuensinya kita ganti. Sementara PPDP, bila Rapid Testnya reaktif secara otomatis diganti,” sebutnya.

Kubais memastikan bila ada PPK dan PPS yang reaktif, tidak akan mengganggu tugas-tugasnya. Pasalnya, tugas mereka akan diambil alih. Misalnya PPK, tugasnya diambil alih oleh KPU dan PPS oleh PPK.

“Jadi tidak ada masalah dengan pelaksanaan tugas,” ucapnya.

“Untuk diketahui pelaksanaan Rapid Test dilakukan di semua Kecematan  agar penyelenggara saat bertugas terbebas dari COVID-19. Dalam bertugas juga, para penyelenggara tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya. (Borju)

You might also like More from author

Comments are closed.