Asisten III Pemkab Muna Sayangkan Dua Kadis Terlibat Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor BKPSDM Muna

MUNA,KEPTONNEWS.COM – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang menuntut pembatalan tambahan psikotes pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) berakhir ricuh, Senin (12/10/2020).

Dari pantuan awak media Keptonnews.Com aksi tersebut saling dorong – mendorong antara massa dan pihak kepolisian serta Sat Pol PP terjadi pada saat mereka memaksa masuk ke dalam kantor BKPSDM Muna guna melakukan penyegelan.

Parahnya, dalam aksi itu, terlihat dua Kepala Dinas (Kadis) yang ikut tergabung dalam barisan tersebut. Yakni Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, La Ode Ataludin dan Kadis Pendapatan, Sumithata.

Keduanya pejabat itu terlihat aktif dalam aksi tersebut. Bahkan, kala Kepala BKPSDM, Sukarman Loke menjelaskan terkait pelaksanaan SKB tambahan itu, La Ode Ataludin langsung maju menuju Sukarman. “Nanti saya temui bapak,” kata Ataludin di depan para unjuk rasa.

Sementara Sumithata. Kala, massa akan melakukan penyegelan dan dihalau Sat Pol PP, Sumithata malah ikut maju dan terlibat adu argumen dengan Kabid Trantib, Asgar Irianto dan Kasi Ops Pol PP, Muhidin.

Kata Sumithata. Saya mantan Kasat Pol PP, bukan tugas kalian ini (halangi pendemo yang akan melakukan penyegelan).

Asgar pun menjawab, sudah menjadi tugas Pol PP untuk mengamankan aset daerah. “Kami hanya menjalankan tugas menjaga aset daerah,” Ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke menyampaikan kepada aksi unjuk rasa. Saya belum bisa mengambil keputusan untuk membatalkan SKB tambahan itu.

“Kita masih menunggu petunjuk dari Panselnas, makanya kita tunda dulu pelaksanaanya,” Cetusnya.

Massa aksi yang tidak berhasil menyegel kantor BKPSDM langsung membubarkan diri dan berjanji akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.

Sementara itu, Ali Basa, Asisten III Pemkab Muna pada saat ditemui di kantor DPRD Muna mengatakan bawah sangat disayangkan aksi kedua pejabat esalon II itu. Sebagai ASN, tidak seharusnya terlibat dalam aksi demontrasi.

Padahal, seharusnya mereka berada di DPRD Muna untuk mengikuti rapat paripurna satu penyerahan dokumen RAPBD-P dan pembahasan di rapat gabungan komisi. “Sangat kita sayangkan. Mereka mengabaikan rapat di dewan yang sifatnya penting,” pungkasnya. (Borju)

 

You might also like More from author

Comments are closed.