Usulan Anggaran Dokter Spesialis Dinilai Tak Rasional

WAKATOBI – Selasa 24 November, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Wakatobi terima aspirasi dua aliansi pemuda dan mahasiswa Wakatobi. Puluhan aktivis itu melakukan aksi Unras lantaran kecewa dengan usulan kegiatan lewat Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD) Wakatobi tahun 2021 banyak yang tidak rasional.

Salah satunya yakni rancangan anggaran insentif dokter ahli ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wakatobi yang dinilai sangat sedikit yakni kisaran Rp 41 milliar.

“Di tahun 2020 kemarin saja anggarannya kisaran Rp 61 milliar, tidak memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Wakatobi, bagaimana dengan anggaran yang hanya kisaran Rp 41 milliar. Kemudian anggaran itu bukan untuk mendatangkan dokter spesialis, tetapi baru untuk gaji dokter spesialis saja. Itu anggaran RSUD Wakatobi secara keseluruhan” papar korlap aksi Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ), Ardianta ketika ditemui awak media.

“Kalau untuk anggaran mendatangkan dokter spesialis sekarang cuma sekitar Rp 2 milliar, dan anggaran ini kami anggap tidak akan mampu menghadirkan dokter spesialis ke Wakatobi dengan nyaman,” tegasnya.

Ardianta berharap agar DPRD maupun Pemkab Wakatobi memprioritaskan kebutuhan pelayanan dasar masyarakatnya. Apalagi kosongnya dokter spesialis di RSUD Wakatobi beberapa bulan terakhir, mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Wakatobi, tidak sedikit pasien yang terpaksa dirujuk ke luar daerah.

“Kalau tidak salah sejak tanggal 5 Oktober kemarin sampai sekarang, tidak ada pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah. Itu setau kami, karena di tanggal 5 Oktober itu ditutupi oleh isu virus Corona yang mengakibatkan pelayanan RSUD tidak efektif, ternyata setelah kami telusuri tidak adanya 5 dokter spesialis itu,” bebernya.

Sementara itu salah satu orator Koalisi Wakatobi Menggugat, Filman Ode menilai rancangan anggaran KUA PPAS R- APBD Wakatobi 2021 banyak mengusulkan program kegiatan yang tidak berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.

Yang seharusnya sambung dia, Pemkab dan DPRD Wakatobi mestinya memperhatikan pelayanan kesehatan di RSUD yang hari ini tidak berjalan optimal.

“Pada instansi ini terjadi tujuan penganggaran yang sangat nampak antara pemerintah dan keinginan masyarakat. Pada kenyataan di lapangan faktor tidak berfungsinya RSUD tidak secara maksimal akibat kurangnya SDM serta fasilitas penunjang medis lainnya yang tidak dapat diterjemahkan dengan baik untuk rancangan penganggaran untuk tahun mendatang,” terangnya.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, anggota DPRD Wakatobi, Hj. Ernawati Rasyid pastikan pihaknya bakal mengawal tahapan pembahasan anggaran 2021. “Ini tepat sekali mendorong kami DPRD sebagai wakil rakyat untuk membangunkan kembali kelemahan kesehatan kita. Dokter ahli tidak ada yang bertahan di Wakatobi karena insentif nya kurang, kami berjanji kedepannya harus ada dokter ahli di Wakatobi,” terangnya.

Selain peningkatan insentif dokter spesialis, guna perbaikan pelayanan kesehatan di Wakatobi politisi Parpol Gerindra itu menilai DPRD juga akan memperjuangan kesejahteraan para perawat di rumah sakit daerah. “Tentu ini kita bicara anggaran lagi. Betul apa yang disampaikan adek-adek, Rp 60 milliar saja tidak cukup menutupi pelayanan kesehatan kita, apalagi tinggal 40 milliar,” pungkasnya.

Sementata itu, Ketua Komisi III DPRD Wakatobi, La Ode Nasrullah berjanji ia akan mundur dari jabatan ketua seandainya jika mampu mengawal anggaran dokter spesialis. “Ini komitmen saya terhadap teman-teman DPRD dan teman-teman dari luar. Kita harus komitemen bahwa di KUA PPAS tahun 2021 bahwa anggaran rumah sakit harga mati,” tutupnya.(adm)

You might also like More from author

Comments are closed.