Amin Tojeng : Jangan Bodohi Masyrakat Dengan Survei Abal-Abal

MUNA,KEPTONNEWS.COM – Pernyataan Aksah Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra yang tak lain juga adalah Ketua Tim  Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Muna nomor urut 2 LM Rajiun Tumada – La PilI (RAPI) menyampaikan dibeberapa media Online tentang survei RAPI di atas angin

Hal itu, ditanggapi serius oleh salah satu Relawan dan Satgas TERBAIK Amin Tojeng mengatakan bawah karna menurut Akih sapaan akrabnya Aksah ini rupanya tidak paham tentang aturan atau barangkali sudah pikun pengaruh sudah tua.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memberikan sanksi kode etik kepada pihak penyelenggara survei dalam hal ini Barometer Suara Indonesia (BSI) tentang rilis survei yang di lakukan.” Kata Amin Sabtu (28/11/2020).

Lanjut Amin, pelanggaran yang di maksud adalah pelanggaran PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA dimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Kemudian Pasal 48 ayat (1) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan beberapa dokumen dan surat pernyataan sebagaimana dijelaskan dan ayat (2) pada pasal 48 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara silakan kamorang baca sendiri.” Ucapnya Amin.

Sa jelaskan ee supaya kamorang mengerti kata Amin Tojeng pada pasal 47 dijelaskan bahwa Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sementara setelah kita cek ternyata ini survei BSI abal-abal dan sama sekali tidak terdaftar.” Tidak tau kalau mereka mendaftar di Pulo Lima. ” Sindirnya Amin sambil tertawa .

Kemudian, karena tidak terdaftar maka sudah pasti melanggar pasal 48 ayat (1) karna dalam pasal tersebut di dalamnya menjelaskan secara terperinci mengenai syarat dan pernyataan dari lembaga survei yang sudah terdaftar pada KPU sebagaimana perintah dalam pasal 47 tadi. ” Jadi katanya RAPI, tapi suka melanggar dan bukan hanya melanggar lalu lintas saja paleng ternyata juga suka melanggar hukum.” Ungkapnya Amin sambil geleng-geleng.

Terakhir masih dalam pasal 48 ayat (2), tadi kan ayat (1) jadi habis (1) itu (2) jadi (1) dulu baru (2) kata Akih sambil tersenyum. Ayat 2 bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Ini kan jelas sudah tinggal berapa hari lagi mau pemilihan? Tanyanya.

“Jadi saran saya kepada RAPI janganmi kamorang kasi bodo-bodo orang dengan itu survei abal-abal apalagi mengatakan bahwa kita mo main curang sementara kamorang hanya survei saja sudah main curang karna tidak sesuai dengan aturan yang sa jelaskan tadi itu dan jangan kamorang suru saya jelaskan lagi karna sa capemi jelaskan.” pungkasnya. (Borju)

You might also like More from author

Comments are closed.