Pelintir Berita, PDI Perjuangan Wakatobi Bakal Somasi Tenggaranews.com

WANGI-WANGI-Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Wakatobi bakal melakukan somasi terhadap salah satu media online (Tenggaranews.com) ke Dewan Pers.

Pasalnya beberapa pemberitaan yang dimuat terkesan dipelintir, sehingga merugikan nama baik Partai berlambang Banteng mocong putih secara kelembagaan.

Menurut informasi yang dihimpun, langkah somasi tersebut dilakukan sebagai langkah hukum PDI Perjuangan Wakatobi sebagai reaksi pemberitaan media online dengan judul “PDI Perjuangan Menolak Pembangunan Wakatobi Dua” yang terpublish tertanggal 01 Desember 2020 dan yang hingga kini mencapai 426 Wiew.

Ketua BBHAR PDI Perjuangan Wakatobi, L. Suriadin menyayangkan pemberitaan tersebut. Karena dinilai sangat tendesius, memprovokasi, hingga terkesan ingin menggiring opini. Bahwa, penolakan Fraksi PDI Perjuangan terhadap rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi yang hendak melakukan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur adalah upaya untuk menghalangi pembangunan di Wakatobi.

“Usai melakukan kajian, dengan menimbang secara teliti dan berhati-hati terhadap validitas bukti atas pemberitaan miring dan tidak edukatif tersebut, BBHAR PDI Perjuangan Wakatobi selaku organisasi sayap bidang Hukum dan Advokasi, akan berkordinasi dengan Dewan Pimpinan Pisat (DPP) PDI Perjuangan untuk mensomasi dan melaporkan media tersebut secara resmi ke Dewan Pers pusat,” Tegasnya melalui rilis pers, Kamis, (3/12/2020).

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi, Arifudin sekaligus Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi PDI Perjuangan, menegaskan jika jurnalis Tenggaranews.com tidak pernah melakukan konfirmasi terkait berita yang telah beredar secara luas di masyarakat. Tentu pemberitaan itu mencederai marwah partai yang di prakarsai oleh Megawati Soekarno Putri.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi oleh awak media itu. Benar jika saat rapat KUA-PPAS saya melakukan Walk Out. Dengan dasar menolak adanya rencana pinjaman anggaran sebesar Rp 200 Miliar, yang ingin diilakukan oleh Pemda Wakatobi. Namun Walk Out bukan karena menolak pembangunan Wakatobi dua,” pungkasnya.

Lebih lanjut Arifudin menjelaskan, berita kedua yang dilayangkan oleh Tenggaranews.com dengan judul “Wakil Ketua DPRD Wakatobi ralat Pernyataan, Bukan Menolak Pembangunan Tapi Tolak Pinjaman” dianggap sangat tidak tepat.

“Dimana pada pemberitaan awal awak media tidak mengkonfirmasi saya, kemudian dalam pemberitaan kedua saya yang melakukan ralat berita. Tentu hal ini akan memunculkan opini pada publik jika saya membenarkan pemberitaan pertama,” paparnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi Sudirman A Hamid mengungkapkan, atas nama partai, pemberitaan yang dibuat oleh tenggaranews.com jelas melanggar kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama oleh Dewan Pers.

“Dimana pada seorang jurnalistik dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Dalam UU nomor 40 tahun 1999, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk,” tandasnya. (adm)

 

You might also like More from author

Comments are closed.