Paska Rajiun Mundur, Ahamad Lamani Diminta Inventarisir Aset Daerah

MUNA,KEPTONNEWS.COM – Paska L.M Rajiun Tumada resmi mengundurkan diri dari jabatan Bupati, seluruh aset daerah selama dia memimpin harus diinvetarisir kembali untuk dipertanggungjawabkan.

Ketua jaringan kemandirian nasional Sulawesi Tenggara (Jaman Sultra), Sahrul menilai aset daerah sepeninggalan mantan calon Bupati Muna Barat tersebut harus dipertanggungjawabkab penggunaaanya kepada negara.

“Ya, tugas pak Ahmad Lamani sebagai pelaksana tugas bupati untuk menginvetarisir aset selama Rajiun menjadi Bupati Muna Barat. Dan itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Sahrul, Jumat, 18 Desember 2020.

Aset daerah yang dimkasud lanjut Sahrul, di antaranya rumah jabatan bupati, kendaraan dinas, satuan polisi pamongpraja (Satpol PP). Semua aset yang dimaksud kata dia, tidak boleh lagi dipergunakan oleh mantan bupati. Alasannya penggunaan aset daerah harus berkaitan dengan tugas ke dinasan atau tugas pemerintahan di daerah.

“Selain untuk merapikan aset pada pemerintahan Rajiun, tentu semua aset yang saya maksud harus di gunakan oleh Ahmad Lamani sebagai bupati pelaksana, khususnya rumah jabatan, kendaraan dinas dan Satpol PP,” ujar mantan aktivis Makassar ini.

Dengan begitu kata dia, pengelolaan serta penggunaan aset berada pada pihak yang koponten sebagaimana telah di atur dalam undang-undang. Selain itu, untuk memberitahu publik bahwa aset daerah tidak dibolehkan digunakan oleh orang tanpa ikatan dinas atau yang bukan bupati lagi. Sahrul menegaskan, segala sesuatu yang berkaiatan dengan kebijakan, pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi tugas Ahmad Lamani.

“Jujur saja ya, publik hari ini sebetulnya bingung siapa sebenarnya bupati Muna Barat. Jadi saya minta kepada Pak Ahmad untuk tidak menjadi bupati boneka. Pak Ahmad harus mengurus rakyat dan daerah dan melanjutkan visi misi serta janji-janji politik mantan bupati untuk kemajuan daerah dan kesejateraan masyarakat Muna Barat,” tegas pria asli Lagadi ini.

Publik saat ini terus mengamati Ahmad Lamani sebagai bupati pelaksana Muna Barat perihal pelaksaan tugas dan wewenangnya. Sejauh ini kata Sahrul, Ahmad Lamani beluk menunjukan kinerja sebagaimana layaknya seorang bupati. Alasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan di duga masih di intervensi oleh mantan bupati. Jika hal ini terus menerus terjadi maka menjaei presenden buruk bagi pelaksanaan pemerintah daerah Muna Barat.

“Kami minta Pak Ahmad Lamani untuk menunjukan kepada publik bahawa dirinya seorang bupati, seorang yang punya kekuasaan untuk kepentingan rakyat,” tutup Sahrul.(Borju)

You might also like More from author

Comments are closed.