Muh. Ikbal Soroti Perbub Wakatobi Tentang Pilkades

WAKATOBI -Ketua Fraksi Gabungan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) DPRD Kabupaten Wakatobi, Muhammad Ikbal, menyoroti Peraturan Bupati (Perbub) Wakatobi No 37 Tahun 2020 yang memuat pelaksanaan Pilkades Wakatobi Tahun 2021.

Dalam Pebubu tersebut, diantaranya, mengatur tentang persyaratan wajib pilih warga yang pindah domisili yang diharuskan mempunyai KTP elektronik dalam waktu enam bulan sebelum hari pencoblosan.

Ikbal menilai, Perbub tersebut terkesan menyulitkan masyarakat untuk menyalurkan hak piliihnya. ,”Yang dirugikan pasti masyarakat itu sendiri, sebab mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya jika harus tetap berpatokan di KTP,” beber pria asal Pulau Runduma itu lewat telfon selulernya, Selasa 9 Februari.

Ikbal mengaku, ia baru saja menerima keluh kesah dari beberapa warga yang tak sepakat dengan persyaratan tersebut. Sehingga menurutnya, harusnya yang menjadi rujukan utama dalam Perbub yakni Kartu Keluarga (KK).

Katanya, jika Dinas terkait tetap ngotot merujuk kepada Perbub Wakatobi, bahwa KTP el sebagai syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, akan merugikan warga Wakatobi. “Kalau hanya persoalan KTP, satu hari kelar dicetak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan warga yang sudah berdomisili di wilayah bersangkutan selama 5 sampai 10 tahun yang hilang atau rusak KTP nya. Kalau mereka pergi mengurus ke Dukcapil, sama saja tidak bisa memilih dengan rentan waktu pencoblosan 2 bulan lagi,” paparnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kabupaten Wakatobi, La Ode Husnan menyatakan, soal persyaratan wajib pilih pindah domisili telah diatur dalam Perbub No 30 Tahun 2020 di pasal 17.

Katanya, dalam Perbub mengatakan bahwa telah terdaftar sebagai penduduk Desa dan berdomisili sekurang-kurangnya selama enam bulan, sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan KTP el.

“Bagi warga asing dia harus minta keterangan, begitu juga dengan warga lokal, harus dibuktikan dengan KTP el,” terang Husnan ketika ditemui diruang kerjanya.

Kendati demikian sambung Husnan, alasan sudah berapa lama berdomisili di suatu Desa tidak menjamin orang itu sudah menjadi penduduk yang sah, jika tidak punya KTP el dari Dukcapil Wakatobi.

Jika administrasi kependudukan warga tersebut hilang, yang bersangkutan harusnya mengurus surat tanda kehilangan di pihak kepolisian. Meski begitu, tetap juga harus melihat tahun pembuatan KTP pertamanya.

“Kalau di Perbub tidak menyebut KK. Kalau KK, kecuali bagi pemilih pemula untuk menentukan umurnya sudah cukup atau belum,” terangnya.(adm)

You might also like More from author

Comments are closed.