Dinilai Janggal, DPRD Pastikan Kaji Kembali Perbub Tentang Pilkades Wakatobi

WAKATOBI -Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, H. Arifudin akui bahwa Peraturan bupati (Perbub) Wakatobi No 1 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan Pilkades ditemukan sejumlah keganjalan, baik sifatnya teknis maupun yuridis.

Imbas dari ini kata dia, proses tahapan Pilkades di Wakatobi yang dijadwalkan bulan April nanti, terkesan dipaksakan, lebih-lebih menuai penolakan karena merugikan masyarakat.

“Kita harus evaluasi dan dikonsultasikan ke Provinsi untuk mengambil jawaban dari sana. DPRD menghendaki itu, anggota tadi sepakat,” ujar H. Arifudin ketika ditemui sejumlah awak media, Selasa 23 Februari kemarin.

Diantaranya, pemerintah daerah menghapus beberapa point penting seperti syarat pencalonan Kades seperti Visi – Misi yang termuat dalam Permendagri sebagai acuan Perbub.

Pemda Wakatobi tidak mengindahkan surat Mendagri No 141/458/SJ perihal penundaan Pilkades serentak dan pemilihan Kades antar waktu sampai dengan tahapan Pilkada selesai. Sebagaimana juga diatur dalam peraturan KPU No 5/2020 bahwa tahapan Pilkades adalah sampai dengan selesai tahapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Lainnya belum tersedianya biaya Pilkades selama tahapan berlangsung, ini karena APBD Wakatobi baru dicairkan pada bulan April – Mei 2021 mendatang.

Masih banyak masalah lainnya di Perbub sambung Arifudin yang terkesan menyulitkan masyarakat. Termasuk persyaratan wajib pilih pindah domisi diharuskan memiliki El-KTP 6 bulan sebelum penetapan DPTS dan belum tersosialisasi Perbub secara utuh ke masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang belum terima, terutamanya para calon Kades dan para pemilih di desa bersangkutan,” bebernya.

Terkait ini DPRD Wakatobi akan merekomendasikan agar Pemkab menunda tahapan Pilkades, dalam rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan Rabu 24 Februari hari ini. Diamana pada hari Selasa 23 kemarin, Pemkab dan DPRD sudah melakukan rapat konsultasi terkait ini.

“Tetapi terkait penundaan tahapan Pilkades Wakatobi DPRD tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kami harus konsultasi kembali bersama pemerintah daerah,” terangnya.

“Jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan tahapan, makka DPR akan mengambil sikap sendiri untuk mengkinsultasikan hal ini ke Provinsi,” tegasnya.

Arifudin berharapa, Pemkab lewat Dinas terkait mempertimbangkan hal ini sebab Pilkades diikuti sebanyak 45 Desa berpotensi konflik antar masyarakat.(adm)

You might also like More from author

Comments are closed.