Kadis PMD Muna Diduga Abaikan Peraturan Menteri

RAHA-Pernyataan Kadis PMD Muna, Rustam, di salah satu media online terkait dengan tidak dikeluarkannya rekomendasi pencairan dana desa untuk penanganan Covid yang besarannya minimal 8 % dari dana desa sangat bertolakbelakang dengan perintah Menteri Kuangan yang tertuang dalam PMK Nomor 17 tahun 2021 terkait alokasi dana desa untuk penanganan bahaya covid.

Hal itu disampaikan Adin Haq, salah satu penggiat desa Di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, alibi yang diungkapkan bahwa menunggu juknis itu sangat tidak berdasar, sementara dalam mekanisme pencairan dana desa untuk covid itu dilakukan tanpa dokumen dan ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan di Sultra seluruh kabupaten sudah mencairkan, hanya Kabupaten Muna lagi yang belum merealisasikan, padahal dana sudah masuk dalam rekening desa.

Yang lebih aneh, lanjut Adin, beredar informasi ada beberapa desa yang sudah dan akan mencairkan dananya malah di perintahkan untuk dikembalikan ke rekening dan tidak diberikan rekomendasi pencairan.

“Ini salah satu bukti kebobrokan birokrasi, khusus di DPMD Muna, artinya kenapa hanya Muna yang melakukan ini, padahal jelas jelas salah satu bukti bahwa pencairan dana Covid menjadi prioritas adalah transfer KPPN ke rekening desa lebih awal dan tanpa dokumen syarat seperti pencarian dana reguler, ini kan aneh, ada apa jangan sampai ada permainan yang direncanakan,” kata Adin Haq yang juga Ketua Forum Pemerhati Pembangunan Desa Sulawesi Tenggara.

Dia menegaskan, Hal tersebut, perlu dikawal bersama termasuk para kepala desa yang mengelola dana Covid dari DD.

“Kita ingin Muna lebih baik dari kabupaten lain di Sulawesi Tenggara dan jangan hanya karena selembar kertas rekomendasi sampai harus mengorbankan progres pembangunan di desa, kita cinta Muna dan kita ingin Muna lebih tertib,”ujarnya.

Adin juga menganggap kepala DPMD Muna telah mengabaikan hak atas kewenangan lokal desa yang tertuang dalam UU nomor 6 tentang Desa dan tidak mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021.

“Pejabat seperti ini tidak layak lagi menduduki jabatan eselon II pada DPMD Muna dan kami berharap Bupati Muna tegas dalam mendukung program pemerintah pusat terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Muna, jangan sampai muncul presepsi publik seakan akan ini perintah, ternyata hanya akal akalan pejabat OPD yang tdk memahami regulasi. (adm)

You might also like More from author

Comments are closed.