Kapal Cepat MV Puteri Anggraeni 03 Belum Miliki Izin Bunker di Muna

MUNA,KEPTONNEWS.COM – Kapal Cepat MV. Puteri Anggraeni 03 rute Raha-Kendari mogok operasi selama satu minggu lantaran PT Global Maju Indonesia belum memiliki izin Bunker (Pengisian BBM via tangki/kapal)  di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Doni Mustamu salah seorang karyawan loket (pengawas Umum) agen pelayaran PT Global Maju Indonesia Cabang Raha mengatakan bahwa alasan mogoknya MV Putri Anggraeni 03 bukan disebabkan adanya penurunan harga tiket kapal MV Bahari 6 E.

“Tetapi PT Global Maju Indonesia belum memiliki izin Bunker di wilayah Muna, sehingga mengakibatkan kapal cepat tersebut kepayahan untuk mencari bahan bakar, akhirnya mogok selama sepekan di Pelabuhan Nusantara Raha,” Ucap Doni Selasa (15/6/2021).

“Kalau karna soal turunnya harga tiket, saya kira alasan yang tidak rasional, sebab diskon tiket MV Bahari 6 E rute Raha-Kendari hanya selama 3 hari, sementara mogoknya MV Putri Anggraeni satu minggu,” sebutnya.

Dia (Doni) mulai buka-bukaan soal BBM jenis solar yang diisi tangki kapal MV Putri Anggraeni. Sebelum resmi beroperasi, Ia diperintahkan langsung oleh kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Raha agar mencari BBM untuk Kapal cepat tersebut.

“Dia (Kepala KUPP Raha) kasi  wewenang untuk saya mengisi bahan bakar untuk kapal itu (MV Putri Anggraeni 03). Memang izin dia dan perintah dia bahwa saya mengisi ke sana. Jadi saya tidak tau apakah itu BBM industri atau subsidi. Saya isi itu dua hari selama datangnya kapal itu, setiap kali pengisian itu sebanyak 2,5 ton yang kita angsur pake jerigen ke tangki kapal,” ungkapnya.

“Dengan dasar saat saya bukan di google bahwa kapal ini mengisi dengan minyak bersubsidi, maka percayalah saya. Tapi saat diperintahkan itu memang saya tidak diperlihatian izin bunkernya,” sambungnya.

Belakangan Doni baru mengetahui MV Putri Anggraeni 03 tidak memiliki izin bunker di wilayah Muna. Sejak saat itu, Ia pun memutuskan untuk tidak lagi melakoni pengisian BBM ke MV Putri Anggraeni 03.

“Belakangan baru ada masalah, baru saya tau kalau tidak ada izin bunker, izin bunker itu apa saya juga tidak tau. Tapi ada teguran memang agar jangan isi pake jerigen harus pake tangki” terang Doni.

“Sebenarnya izin bunkernya itu izin Kendari, tidak pake izin Raha. Kalau isi BBM di Kendari terganggu karna saat ada penumpang baru isi, sudah terlanjur masuk di Dirjen itu izin, itu bicaranya Pak Haji (MT si pemilik kapal) sama saya,” timpalnya.

Sementara, Kepala KUPP Raha Abdul Rahman menampik tudingan itu. Kata dia, persoalan kebutuhan kapal diatur oleh operator dan kapasitas Syahbandar hanya memberikan izin bunker.

Dimana sambung dia, semua pihak pemilik Agen pelayaran mengajukan permohonan ke Syahbandar untuk meminta persetujuan pengawasan pengisian BBM.

“Dalam bentuk pengawasan ini adalah agar dalam pengisian BBM tidak terjadi pencemaran atau apa. Jadi itu ada persetujuan, jadi memang SOP nya bahwa setiap kapal yang bersandar di dermaga, apapun bentuk kegiatannya itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak penyelenggara pelabuhan,” terang Abdul Rahim, Senin 14 Juni 2021.

“Jadi ada izin bunkernya. SOP nya kan jelas menyebutkan semua kapal kecuali kapal milik negara yang menggunakan fasilitas negara dalam hal ini bersandar di pelabuhan, apabila melaksanakan kegiatan itu harus mendapat persetujuan dari Syahbandar. Jika tidak ada persetujuan Syahbandar berhak menghentikan. Jadi kalau ada oknum yang coba menyebar isu itu perlu pembuktian,” tegasnya

“Jadi soal bahan bakarnya apa yang diisi itu urusannya operator, mau Industri atau apa itu tanggung jawabnya dia kan, mau legal atau tidak legalnya itu menjadi urusannya polisi,” tambah Abdul Rahman.

Sebelumnya, Kepala Cabang (Kacab) Raha Agen pelayaran PT Global Maju Indonesia Bidati mengungkapkan, izin bunker MV Putri Anggraeni telah ada dan dalam izin bunker kapal cepat milik MT itu menggunakan BBM Subsidi.

Namun dikarenakan wilayah izin bunker masih dalam pengurusan, Bidati mengatakan pihaknya saat ini terkadang memakai  BBM industri maupun subsidi.

“Izin bunker Subsidi itu kan wilayah Batam, jadi untuk pemindahannya butuh waktu juga. Jadi sementara bahan bakar kita beli di agen-agen,” sebut Bidati.

” Untuk diketahui MT pemilik kapal Cepat Puteri Anggraeni 03 yang beroperasi Kabupaten Muna dikabarkan ditahan Kejaksaan Agung,  diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi jual beli saham izin usaha pertambangan atau IUP Batu Bara di PT Aneka Tambang di Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dengan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp.92,5 miliar,”tutupnya. (Borju)

You might also like More from author

Comments are closed.