Menteri Perhubungan Diminta Evaluasi Kinerja Syahbandar Raha

MUNA,KEPTONNEWS.COM – Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Raha Abdul Rahman menampik tudingan kalau dirinya tidak punya urusan dengan pengisihan BBM Kapal Cepat KM Putri Anggreani 03, karena persoalan kebutuhan kapal diatur oleh operator dan kapasitas. Syahbandar hanya memberikan izin bunker, namun tetap dianggap kalau Syahbandar ikut melibatkan diri.

Doni Mustamu salah seorang karyawan loket (pengawas Umum) agen pelayaran PT Global Maju Indonesia Cabang Raha pada saat di temui oleh awak media Rabu (16/6/2021) menjelaskan bahwa dirinya sekitar awal Juni dipanggil oleh kepala (KUPP) bersama rekannya.

Kami diperintahkan untuk membeli BBM subsidi jenis solar yang dijual dipinggir jalan buat diisi di Kapal Cepat KM Putri Anggreani 03 yang sebenernya itu untuk kebutuhan maayarakat karena dijual oleh pengecer yang diambil dari SPBU. “Seharusnya tidak boleh karena khusus buat masyarakat dan bukan untuk kepentingan  perusahaan,”ungkapnya.

“Setelah saya mendapat info ternyata yang saya lakukan salah maka pada saat saya di suruh lagi untuk ambil BBM solar dari berbagai pengecer,  saya sudah tidak mau. Karena saya tau itu adalah salah. Makanya saya sangat menyesal dengan tindakan syahbandar ini yang sudah merugikan masyarakat,”begitu kata Doni Mustamu.

Dengan demikian, Menteri Perhubungan Laut RI diminta untuk mengevaluasi kinerja syabandar Raha. Karena pengisian BBM bersubbsidi ke kapal KM Anggriani itu semuanya yang mengatur dan menyuruh Doni Mustamu adalah syabandar Raha.

Apalagi saat ini pemilik kapal KM Anggriani 03 lagi mendekam dalam penjara akibat kasus korupsi  yang merugikan negara  Rp 92,5 miliar.

Meskipun sebelumnnya Kepala KUPP Raha Abdul Rahman menampik tudingan itu. Kata dia, persoalan kebutuhan kapal diatur oleh operator dan kapasitas Syahbandar hanya memberikan izin bunker.

Demikian pula semua pihak pemilik Agen pelayaran mengajukan permohonan ke Syahbandar untuk meminta persetujuan pengawasan pengisian BBM.

“Dalam bentuk pengawasan ini adalah agar dalam pengisian BBM tidak terjadi pencemaran atau apa. Jadi itu ada persetujuan, jadi memang SOP nya bahwa setiap kapal yang bersandar di dermaga, apapun bentuk kegiatannya itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak penyelenggara pelabuhan,” terang Abdul Rahman, Senin 14 Juni 2021.

“Jadi ada izin bunkernya. SOP nya kan jelas menyebutkan semua kapal kecuali kapal milik negara yang menggunakan fasilitas negara dalam hal ini bersandar di pelabuhan, apabila melaksanakan kegiatan itu harus mendapat persetujuan dari Syahbandar. Jika tidak ada persetujuan Syahbandar berhak menghentikan. Jadi kalau ada oknum yang coba menyebar isu itu perlu pembuktian,” tegasnya. (Borju)

You might also like More from author

Comments are closed.