Pemda Muna Menyerahkan Raperda Perubahan APBD Telat Dari Jadwal

MUNA,KEPTONNEWS.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, (Sultra) akhirnya menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun 2021, Selasa (26/10/2021) ke DPRD pada saat rapat paripurna.

Raperda yang diserahkan oleh Pejabat (PJ) Sekda Muna, Harmin Ramba diterima langsung oleh ketua DPRD Muna La Saemuna. Penyerahan dokumen tersebut telat dari jadwal yang seharusnya pada 30 September lalu.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Muna, Mohamad Ikhsanuddin menerangkan, keterlambatan penyerahan dokumen Raperda Perubahan APBD itu merupakan preseden buruk bagi Pemkab.

Ia menekankan pada Pemkab tidak mengulanginya lagi kedepannya. Karena, bila itu terjadi daerah bisa saja daerah terkena sanksi dan masyarakat dirugikan. Kini, yang menjadi khawatirannya, jangan sampai, ketika Raperda telah ditetapkan menjadi Perda, lantas ditolak oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingatkan kedepannya tidak molor lagi. Jangan anggap Perubahan APBD itu bukan hanya formalitas, tapi itu penting untuk memenuhi kekurangan yang ada di APBD induk,” kata Ikhsanuddin.

Sementara itu, Pj Sekda Muna, Harmin Ramba mengatakan, keterlambatan penyerahan dokumen itu akibat ada kesalahan sistim pada aplikasi penginputan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Karena sistim itu, kita harus lakukan penyesuain,” katanya.

Ia berharap dewan dapat membahas dulu dokumen Raperda Perubahan APBD itu. Persoalan diterima atau ditolak, ia akan meminta petunjuk ke Kemendagri.

Adapun postur rancangan Perubahan APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 1,3 triliun berkurang sebesar Rp 17,5 miliar dari APBD induk yang disebabkan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun dibalik itu, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, khususnya pada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 4 miliar.

Kemudian, perubahan belanja daerah sebesar Rp 1,5 triliun berkurang sebesar Rp 157 miliar dari APBD induk yang disebabkan berkurangnya penerimaaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dari pinjamam daerah.

Lalu disisi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya pada awal APBD 2021 sebesar Rp 8 miliar bertambah menjadi Rp 38,9 miliar. Selanjutnya, penerimaan pinjaman daerah awal APBD sebesae Rp 401 miliar berkurang menjadi Rp 233 miliar.

Borju

You might also like More from author

Comments are closed.