AMBS Kembali Gelar Unjuk Rasa Soal Indikasi Kecurangan CPNS Di Buton Selatan

BATAUGA, KEPTONNEWS.COM-Sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Buton Selatan (AMBS), menggelar aksi demonstrasi di kantor BKPSDM Kabupaten Buton Selatan, kantor DPRD dan terakhir di kantor Bupati Buton Selatan, pada Senin, 15 November 2021.

Aksi unjuk rasa tersebut, terkait adanya pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), yang disinyalir terdapat indikasi kecurangan 225 peserta dalam seleksi SKD CPNS 2021. Dan ironisnya di Kabupaten Buton Selatan juga masuk salah satu daftar Daerah dengan jumlah 41 peserta yang terindikasi melakukan kecurangan dalam SKD CPNS tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) AMBS, La Ode Jurdin, sangat menyayangkan adanya kecurangan tersebut. Menurutnya dengan kejadian ini tentunya akan menurunkan kepercayaan Publik terhadap seleksi CPNS di Kabupaten Butun Selatan.

“Kami dari aliansi mahasiswa Buton Selatan, menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, meminta kepada BKPSDM untuk bertanggungjawab atas indikasi kecurangan SDK CPNS tahun 2021, mempertanyakan kepada Sekda Kabupaten Buton Selatan dan BKPSDM terkait dengan alasan kecurangan apa yang di lakukan oleh peserta CPNS sehingga didiskualifikasi, mempertanyakan alasan pemerintah daerah lebih memilih untuk menyewa gedung milik pribadi ketimbang memakai gedung milik daerah untuk penyelenggaraan seleksi CPNS Kabupaten Buton Selatan”, kata Korlap La Ode Jurdin.

“dan meminta Kepada Bupati Buton Selatan untuk mencopot kepala BKPSDM karena dinilai tidak mampu menjalankan tupoksinya sebagai penanggungjawab BKPSDM dalam seleksi CPNS Kabupaten Buton Selatan, serta meminta anggota DPRD Buton Selatan untuk membentuk panitia khusus dalam menyelidiki kecurangan seleksi CPNS Kabupaten Buton Selatan”, sambungnya. 

Namun, lanjut Pemuda Batauga itu, mengungkapkan pihaknya sangat kecewa kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Panselda dan anggota DPRD Buton Selatan karena tidak hadir menemui masa aksi untuk memberikan penjelasan yang lebih ril terkait terjadi kecurangan seleksi CPNS di Kabupaten Buton Selatan.

“Kami atas nama mahasiswa Kabupaten Buton Selatan sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten Buton untuk tidak mendiamkan persoalan ini, karena seluruh masyarakat Buton Selatan bertanya-tanya ada apa dengan persoalan kecurangan seleksi CPNS”, lanjutnya.

Diketahui kata dia, bahwa persoalan indikasi kecurangan seleksi CPNS ini, bukan yang pertama kalinya terjadi di Kabupaten Buton Selatan tapi di tahun sebelum-sebelumnya sudah pernah juga terjadi.(adm)