HMI Cabang Baubau Somasi Rektor STAI Wakatobi

BAUBAU,KEPTONNEWS.COM-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau, melalui Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Rahmat z udu mengatakan, akan Somasi Rektor STAI Wakatobi.

Salah satu tugas Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, namun bagaimana cara “mencerdaskan” ini menjadi permasalahan besar dalam dunia pendidikan kita dari dulu sampai sekarang. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, saat ini perlu dipertanyakan dan dikoreksi lagi terhadap cara “mencerdaskan”.

Ia menyebutkan, polemik kampus STAI Wakatobi yang saat ini terindikasi tidak mempunyai statuta dan diduga tidak memperbolehkan organisasi ekstra masuk kampus serta rangkap jabatan sebuah ketentuan yang bertentangan dengan amanat UUD 1945.

“Amanah menegakan statuta kampus tertuang dalam sejumlah peraturan perundangan. Mulai dari UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaah Perguruan Tinggi.

Selain itu, lanjut mantan Ketua Bem Teknik Unidayan ini, hal itu juga diatur dalam Permenristek Dikti No.16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, Permendikbud No.7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan peraturan lainnya.

Dari bunyi pasal tersebut, ia menilai, tidak salah jika kemudian kita memaknai statuta sebagai konstitusi perguruan tinggi danTidak pantas untuk mengabaikannya. Justru harus menjadi ruh dalam setiap proses pengambilan kebijakan pengelolaan kampus.

“Persoalan rangkap jabatan petinggi universitas ini pun berbuntut polemik setelah beberapa rektor perguruan tinggi ternama terungkap dan menjadi sorotan publik” tuturnya.

Bahkan, PP Nomor 75 Tahun 2021 yang kini membolehkan rektor rangkap jabatan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, lanjut Rahmat

Dikatakan Dalam Pasal 17, bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 juga dikatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah; pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta; anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan atau pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan.

Merujuk kepada PP di atas bahwa yang dilakukan oleh rektor STAI Wakatobi adalah kesalahan.

“Kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Baubau oleh Ketum Kakanda Laode Armeda Satrian Said akan terus membersamai dalam perjuangan ini”, tegasnya

You might also like More from author

Comments are closed.