Plt Kades Lasalepa Selewengkan ADD dan DD 2021?

MUNA, KEPTONNEWS.COM- Plt. Kepala Desa (Kades) Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Taima kembali menuai sorotan.

Dikabarkan sebelumnya Plt Kades Lasalepa “Acuh” terhadap program percepatan vaksinasi nasional. Kini isu tak sedap menghampiri La Ode Taima. Dugaan penyelewengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 menjadi “perbincangan hangat”.

Berdasarkan ungkapan sumber terpercaya, penyaluran ADD maupun DD di Desa Lasalepa, Taima selaku Plt Kades diduga kuat monopoli anggaran ADD dan DD 2021.

Bendahara yang ditunjuk, tak difungsikan sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan desa. Taima ambil alih tugas dan wewenang bendahara desa.

Parahnya lagi, kepentingan masyarakat dalam hal penanganan darurat Covid-19 yang dialokasikan senilai 8 persen, sejumlah Rp74.300. 000 dinilai tak maksimal. Hasil evaluasi, terdapat penyelewengan dana sebesar Rp 50.900.000 yang sampai saat ini tak jelas ke mana “raibnya”.

Pengadaan ruang isolasi Covid-19, tempat cuci tangan yang seyogyanya terpasang di ruang-ruang publik tidak ditemukan di Desa Lasalepa. Begitu pula dengan insentif bagi para satgas Covid-19, belum juga diberikan, padahal alokasi anggaran telah diporsikan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lasalepa, Baharuddin Selo membenarkan ihwal itu. Baharuddin membeberkan, terkait insentif Satgas Covid-19, dia selaku wakil ketua Satgas tak menerima sepersen pun dana tersebut.

“Saya tidak terima sama sekali, sampe hari ini saya tidak terima,” ucap Baharuddin, baru-baru ini.

Baharuddin blak-blakan mengatakan, dari tahap I pengelolaan dana Covid-19 maupun BLT dan berlanjut ke pencairan tahap II DD 2021, Plt Kades mendesak bendahara agar dana tersebut diberikan kepadanya. Yang mana seharusnya hal itu tak boleh dilakukan Taima.

“Jadi saat ini Kedes itu sebagai bendahara sekaligus TPK. Jadi bendahara hanya atur saja honorer kami dan perangkat, di luar itu tidak. Anggaran DD lainnya Kades yang pegang,” timpalnya.

Adapun untuk pekerjaan tahap II di Desa Lasalepa yang bersumber dari DD 2021 sambung Bahar sapaan ketua BPD Lasalepa, semua itu hingga kini belum tuntas.

Pengadaan alat pangkas rambut bagi pelaku UMKM di Desa Lasalepa yang berjumlah dua peket senilai Rp10 juta, yang mestinya berikan secara tunai (pemberdayaan) dan bantuan alat perbengkelan sebesar Rp 20 juta belum terealisasi.

Begitupula dengan program stunting yang digabung dengan program pengadaan perpustakaan senilai Rp20 juta belum tuntas.

“Perpustakaan sudah dilaksanakan, tapi nilai baru kisaran tiga hingga empat jutaan yang kita anggarkan Rp9 juta. Kemudian stunting, yang kita anggarkan Rp11 juta sekarang belum ada yang kelihatan, kalau toh ada yang kelihatan kemungkinan nilanya itu hanya kisaran dua jutaan,” terang Bahar.

Bahar juga mengatakan, ada beberapa kegiatan yang telah dianggarkan namun belum dilaksakan, diantaranya insentif para kader desa, pengadaan alat perikanan senilai Rp58 juta, tiga program pelatihan kader-keder desa senilai Rp12 juta, dimana masing-masing pelatihan dianggarkan Rp 4 juta. Kemudian pembentukan BUMDES, Rp6 juta.

“Sudah mau akhir tahun, itu semua belum ada yang dilaksanakan, uangnya tidak tau kemana,” cecarnya.

Dari hasil pantauan dan evaluasi, bersama sekretaris, bendahara yang juga diketahui oleh pendamping desa lanjut Bahar, estimasi anggaran DD 2021 tahap II dan III di Desa Lasalepa yang belum terealisasi sebesar Rp100 juta lebih.

“Saya tidak mau bilang dia (Taima) yang dinikmati, tapi yang saya tau dia yang kelolah sendiri itu DD, dia yang pegang uangnya, tahap dua, tahap tiga dia yang pegang uangnya. Dan itu dibuktikan dengan berita acara yang dikasi oleh bendahara kepada Kepala desa untuk ditandatangan, yang disaksikan oleh sekretaris,” tukas Bahar.

Sampai berita ditayangkan, awak media masih berupaya lakukan konfirmasi ihwal tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari Taima selaku Plt Kades Lasalepa.

Penulis: Borju.

You might also like More from author

Comments are closed.