Gema Busel Beri Warning DPRD Buton Selatan

BATAUGA, KEPTONNEWS.COM- Kabupaten Buton Selatan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya kelautan dan pertanian yang kemudian dikenal dengan identitas Daerah Beradat terbingkai dalam ruang lingkup kepulauan dan daratan yang mencakup 7 kecamatan.

Belum lama mekar menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), Buton Selatan selalu menjadi perhatian publik dengan banyaknya dinamika politik yang terjadi di Daerah Tanah Beradat ini.

Ketua Gema Busel, La Ode Muh. Aliyamin, mengungkapkan, di tahun 2021 yang lalu media publik dihebokan dengan adanya pernyataan Mentri Pemberdaayan Aparatur Sipil Negara (MENPAN RB) tentang seleksi CPNS yang diduga beberapa daerah melakukan tindak kecurangan dengan menggunakan akses remot control yang dipandu diluar arena seleksi CPNS.

“Dan Buton Selatan salah satunya merupakan daerah yang terdampak diduga melakukan kecuarangan dengan 41 Orang terlibat dalam kasus kecurangan tersebut”, ungkap Aliyamin.

Belum selesai dengan isu seleksi CPNS lanjut Aliyamin Selaku Pemuda Busel, beberapa media online kembali mengangkat isu seleksi Sekda Busel yang diduga sarat akan kontroversial dengan melakukan tindak kecurangan serta dinilai melanggar aturan yang dibuat oleh Pansel melaui (SK) Nomor 3/PANSEL-JPTP-/XII/2021 yang didasari oleh UU dan PP tentang ASN.

“Ketidak terbukaan Pansel Sekda Busel terhadap beberapa peserta yang diloloskan dari 8 (delapan) pendaftar hingga berbuntut 4 (empat) Peserta yang kemudian dari ke 4 Empat peserta 3 (tiga) peserta yang dinyatakan cacat administrasi”, lanjutnya

Berdasarkan hasil investigasi Gema Busel terhadap beberapa peserta yang cacat administrasi yang kemudian dirangkum dalam satu kronologis tahapan seleksi Sekda Busel yang dituangkan dalam bentuk surat dengan nomor: 03/B/Sek/01/2022 M tentang penolakan putusan pansel sekda busel.

belum lama ini, Kata Ketua Bidang PAO HMI Baubau ini, pihaknya telah melakukan aksi demonstrasi dan membagikan surat kronologis tahapan seleksi Sekda Busel kepada seluruh masyarakat, pada tanggal 11 januari 2022

“Kami mengecam Kepala BKPSDM sebagai salah satu panitia seleksi Sekda Busel yang diduga dalang utama terjadinya kecurangan seleksi Sekda Busel. Seharusnya tahapan seleksi Sekda ini terselenggara dari bulan Agustus 2021 tapi ditunda sampai bulan desember 2021 dengan total anggaran seleksi diduga mencapai Rp. 600 juta”, pungkasnya.

Ia menambahkan, melalui orasinya beberapa hari yang lalu pihaknya memberikan warning kepada DPRD Buton Selatan yang seharusnya bertugas sebagai lembaga pengawas kinerja Pemerinahan Buton Selatan.

“Tidak ada satupun anggota DPRD Busel yang berkantor pada hari demonstrasi itu. Serta pihaknya memperingatkan kepada Pemkab Busel, bahwa aksi demonstrasi sebelumya adalah pengantar awal yang nantinya akan disusul aksi selanjutnya dengan masa yang lebih banyak lagi”, tutupnya.