SEPPMAL Desak Pemkab Busel Dan DPRD Busel Tutup Galian C Sampolawa

BATAUGA, KEPTONNEWS.COM-Serikat Pemuda Pelajar Mahasiswa Lapola (SEPPMAL) melakukan unjuk rasa terkait persoalan galian c yang ada di kelurahan todombulu, lingkungan

Lapola yang di lakukan PT gaya bakti jaya, Senin (07/02/2022), di Kantor Bupati Busel dan Kantor DPRD Busel

Jendral lapangan (Jenlap), Rahman Ruwia dalam orasinya mengatakan ada dugaan bahwa PT Gaya Bakti Jaya tidak memiliki izin dalam penggunaan bibir pantai untuk pemuatan kapal tongkang PT Gaya Bakti Jaya. Hal itu berdasarkan Permenhub 71 tahun 2021 tentang Kantor ke Sahbandaran dan otoritas di pelabuhan, sampolawa bukan kategori pelabuhan maka harus menggunakan izin terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

“ini meski kita lihat izin dari perusahaan PT Gaya bakti jaya karena syarat-syarat harus terpenuhi tentang studi kelayakan, karena izinya langsung di keluarkan oleh Mentri”, kata Rahman Ruwia.

Selain itu, lanjut Mahasiswa Unidayan ini menegaskan, menurut pasal 339 ayat 1 UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran sangat jelas setiap pemanfaatan garis pantai untuk melakukan tambat kapal dan bongkar muat barang diluar kegiatan pelabuhan, Tersus, dan Tuks, wajib memiliki izin dan jika di langgar aturan tersebut maka akan dikenai pidana penjara 2 tahun dan denda 300 juta.

Kemudian terkait persoalan izinnya, kata Rahman, harus melalui ferivikasi oleh DPRD Buton selatan dan Pemkab Busel, meskipun perizinanya di keluarkan dari pusat

“Karena yang terjadi hari ini saling tuding apakah PT Gaya Bakti Jaya memiliki izin atau tidak makanya kita makanya perlu adanya verivikasi sama-sama dengan pihak perusahaan untuk menunjukan dokumen persetujuan explorasi dan produksi yang di setujui oleh Mentri. Agar persolan ini terang benderang”, cetusnya

Bicara tentang persoalan dokumen reklamasi paska pertambangan pasal 39 PP no 96 tahun 2021 ini, meski kita harus bangun komitment fakta integritas dengan pihak perusahaan karena fakta di lapangan ditemukan banyak galian C di Buton selatan paska tambang tidak dilakukan reklamasi di abaikan begitu saja.

“Ini yang akan kami kejar di pihak perusahaan kami tidak main-main persoalan UU no 3 tahun 2020 minerba bagi pengusaha yang abai
Terhadap reklamasi bisa di kenakan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta”, tegas Rahman.

Melalui kesempatan ini, Ia menyampaikan dengan terang-terangan menolak truk-truk melewati jalan provinsi sebab sangat menggangu dan banyak sekali debu yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat sampolawa.

“Meskinya pihak perusahaan harus membuat jalan tambang khusus, agar tidak menggangu pengendara umum dan kami pastikan ini hanya teguran awal dan kami akan kembali dengan masa aksi yang lebih besar lagi ucap Rahman saat berorasi di kantor bupati Buton selatan”, tutupnya

You might also like More from author

Comments are closed.