Keciprat Dana PEN 176 Miliar, Ini Target Pemkab Butur

BUTUR-Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia di awal tahun 2020 hingga sekarang, membuat perekonomian di tanah air terpuruk. Hampir semua sector perekonomian luluh lantah akibat pandemi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Keadaan ini, juga dialami semua daerah kabupaten-kota maupun provinsi di Indonesia. Tak satupun wilayah di tanah air yang ekonominya selamat dari pengaruh Covid-19. Di Kabupaten Buton Utara (Lipu Tinadeakono Sara ) Provinsi Sulawesi Tenggara, kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam terjadi di tahun 2020 sebesar 0.99, namun kembali berangsung tumbuh membaik menjadi 4,08 persen pada tahun 2021.

Meski sudah relatif baik di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Buton Utara dibawah komando Dr.H.Ridwan Zakariah,M,Si terus melakukan berbagai terobosan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, Muh Hardhy Muslim, SH.M,Si saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa(1 Maret 2022).

Salah satu pilihan atau solusi yang mereka tempuh yakni dengan mengajukan permintaan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat yang dikelolah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah koordinasi kementrian keuangan. Permintaan ini kemudian disetujui oleh PT SMI yang memberikan pinjaman dana sebesar Rp 176 miliar. Kepada media ini, Sekda Butur mengaku bersukur atas suntikan dana yang siap action atau digunakan tahun ini.

Dia membeberkan kalau dana yang bersumber dari PT SMI ini bakal digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur seperti, pembangunan jalan, pelabuhan dan pasar yang ada di Buton Utara. Aktifitas pembangunan yang bersumber dari dana ini, diharapkan bisa menyerap dan melibatkan banyak tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat local Butur yang betul-betul terdampak pandemi.

Disampaikan Sekda Buton Utara Muh.Hardhy Muslim, untuk menjawab tuntutan pembangunan di Butur tidak cukup bila hannya mengandalkan APBD Butur. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan di Butur harus memerlukan kolaborasi, baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Selain itu, keberadaan pandemi yang sangat menganggu pertumbuhan ekonomi Butur membuat mereka lebih responsiv dan adaptif dalam melaksanakan capaian pembangunan yang mereka sudah rencanakan. (*)