Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif, Jaksa Tahan Mantan Bendahara Sat Pol PP

WAKATOBI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi telah melakukan penahanan pada mantan Bendahara Satpol-PP Wakatobi, berinisial AM. Yang bersangkutan ditahan jaksa karena diduga kuat terlibat dalam kasus pengadaan barang dan jasa fiktif pada kurun waktu 2015-2016.

Pelaksana tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Wakatobi, Febrianto Ali Akbar, menjelaskan, AM ditahan karena diduga ikut serta terlibat dalam perbuatan melanggar hukum lima tahun silam terkait pengelolaan keuangan pada Kantor Sat Pol PP, yang kemudian dididuga fiktif.

Febrianto menyatakan, dalam kasus tersebut, negara dirugikan sekira Rp. 403 juta lebih. Antara lain pengadaan senjata pelontar gas air mata, pengadaan pakaian seragam anggota Sat Pol-PP, pengadaan AC. Honor dan uang lauk pauk untuk satu bulan bagi tenaga kontrak anggota Satpol PP yang diduga tidak dibayarkan, pengadaan komputer empat unit dan pengadaan tiga unit laptop.

Dalam kasus ini, mantan Kasat Pol-PP, La Ode Adu, telah lebih awal ditetapkan sebagai tersangka, tepatnya pada Agustus 2018. La Ode Adu juga sudah menjalani proses hukum dan divonis bersalah oleh Pengadilan. La Ode Adu divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kendari pada 16 Januari 2019.

Sementara, AM yang baru saja ditahan jaksa, merupakan tersangka baru dalam kasus yang sama. “Surat penyidikan atas nama AM, keluar tanggal 9 Agustus 2019. Kemudian, tanggal 26 November kita tetapkan sebagai tersangka, selanjutnya kita lakukan penangkapan dan penahanan,” kata Febrianto Ali Akbar diruang kerjanya, Senin (23/12).

Saat ini, tersangka AM telah ditahan di Rutan Kelas II A Kota Kendari. Penahanan dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Wakatobi menyatakan berkas perkara AM sudah lengkap (P-21) pada 6 Desember 2019.

“Tanggal 9 Desember 2019, kita dilakukan tahap dua. Kalau tidak salah, kemarin, teman-teman di Tipsus sudah mulai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan,” ujar Febrianto Ali Akbar.

AM, lanjut Febrianto, disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumnnya minimal empat tahun penjara.(A-1)

Comments are closed.