Usung Polima di Pemerintahan, Wali Kota AS Tamrin Raih Anugerah Kebudayaan

BANJARMASIN-Wali Kota Baubau Dr AS Tamrin, menerima penghargaan “Anugerah Kebudayaan” pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang dipusatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. (ANTARA/HO-Andi J/Humas Pemkot Baubau)

Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – Mengusung nilai-nilai budaya masyarakat Buton Polima, Wali Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara AS Tamrin mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang dipusatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Sabtu, yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Bersama sembilan kepala daerah lainnya, AS Tamrin menerima penghargaan yang merupakan kerja sama yang jadi kerja kolaboratif antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kepala daerah lainnya adalah Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Ibnu Sina, Bupati Serdang Bedagai (Sumatera Utara) Soekirman, Bupati Halmahera Barat (Maluku Utara) Danny Missy, Wali Kota Ambon (Maluku) Richard Louhenapessy, Bupati Tulang Bawang Barat (Lampung) Umar Ahmad, dan Bupati Tabalong (Kalimantan Selatan) Anang Syakhfiani.

Kemudian, tiga kepala daerah perempuan yakni Wali Kota Tangerang Selatan (Banten) Airin Rachmi Diany, Bupati Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) Hj Badingah dan Bupati Luwu Utara (Sulsel) Indah Putri Adriani.

Usai menerima penghargaan itu, ia menyatakan bahwa Polima yang diterapkan pada pemerintahan daerah itu adalah buah dari kerja bersama dari seluruh unsur, baik di pemerintah dan juga dukungan masyarakat.

AS Tamrin mengusung Polima sebagai upaya membumikan filsafat Sara Pataanguna –yang diimplementasikan dalam pemerintahan di Kota Baubau yang dipimpinnya selama dua periode, yakni pertama 2013-2018 dan dilanjutkan pada masa bakti 2028-2023.

Ia menjelaskan Sara Pataanguna adalah warisan nilai luhur universal dan unik yang telah dirumuskan oleh para leluhur (founding father) dalam kitab konstitusi “UUD Martabat Tujuh” di Kesultanan Buton yang dilahirkan hampir 500 tahun silam.

Berdasarkan Sara Pataanguna itu, AS Tamrin kemudian menggalinya melalui studi doktoral (S3) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat -yang kemudian diberinya nama Polima– dan pada Desember 2016 ia meraih gelar doktor dari perguruan tinggi itu dengan hasil cum laude.

Secara prinsip, Polima atau PO5 adalah bentuk kearifan lokal falsafah Buton yang terdiri atas pomaamaasiaka (saling menyayangi), popiapiara (saling peduli/memelihara/mengayomi), poangkaangkataka (saling mengangkat derajat/menghargai), pomaemaeka (selalu merasa malu untuk berbuat negatif/tabu) , dan pobincibinciki kuli (tidak saling menyakiti antarmasyarakat).

AS Tamrin juga menjelaskan asbabun nuzul (asal usul) tentang Polima salah satunya berangkat dari keprihatinan akan sebagian perilaku sebagian pemimpin dan masyarakat, yakni tergerusnya moral dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.

“Banyak pemimpin yang tidak layak lagi dijadikan teladan atau panutan,” katanya.

Kemudian, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang, bentrok antar pelajar dan mahasiswa, konflik di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan inflitrasi budaya luar.

“Dari kondisi-kondisi tersebut diperlukan penyadaran secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pemimpin guna terwujudnya kedamaian, suasana kondusif dan stabilitas,” katanya.

Karena itulah, melalui Polima, AS Tamrin mengimplementasikannya dengan kebijakan strategis pemajuan dan ketahanan kebudayaan di Kota Baubau.(is)

Comments are closed.