Pemda Wakatobi Siap Bayarkan TPP Pegawai

WAKATOBI- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Nur Bahtiar mengaku, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS lingkup Wakatobi yang belum tersalur sejak bulan Januari hingga April 2022 ini sudah siap dibayarkan.

Katanya, saat ini pihaknya tinggal menunggu Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau di keuangan sudah siap, tergantung dari OPD nya. Kalau SPM nya sudah masuk, kemudian kami lakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan. Kalau sudah lengkap, langsung kami bayar,” terang Bahtiar diruang kerjanya pada Rabu (18/5).

“Kalau dari kami untuk bukti-bukti misalnya, daftar hadirnya atau kinerjanya itu adanya di OPD. Di kami, lengkap permintaannya itu ada SPM nya ada permintaan tanggungjawabnya itu disini,” sambungnya.

Ia mengungkapkan jika keterlambatan pencairan TPP kurung waktu empat bulan terakhir ini, karena disebabkan oleh proses verifikasi dari pusat yang cukup panjang. Itu pun untuk wilayah Sultra, baru beberapa daerah yang sudah menerima rekomendasi pencairan.

“Kalau sekarang ada dua tahapan. Jadi memang prosesnya lama, karena sekitar seribu pegawai yang terima TPP ini harus diinput satu persatu. Karena dihitung harus detail misalnya berapa orang yang menerima, berapa nominalnya, sesuai kelas jabatannya, semua sudah harus diingklut. Setelah syarat-syarat dari Kemendagri sudah lengkap, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah. Kalau sudah dianggap memenuhi syarat dikembalikan lagi ke Kemendagri. Kalau sudah memenuhi syarat untuk dibayarkan baru dikeluarkan rekomendasi ke daerah sebagai dasar pembayaran,” lanjutnya.

Bahtiar melanjutkan, jika OPD sudah mengajukan SPM makka segera diproses untuk pembayaran TPP. Meski begitu sejauh ini belum ada OPD yang ajukan permintaan SPM. “Kalau keseluruhan anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 40 milyar untuk satu tahun. Kalau sebulannya itu tergantung permintaan dari masing-masing OPD, karena setiap OPD sudah pasti berbeda karena tidak mungkin yang hadirnya tiga Minggu akan sama dengan hadirnya yang full,” terangnya.

Sebelumnya Bupati Wakatobi, Haliana berharap supaya TPP mampu memacu kedisiplinan serta semangat kerja para PNS lingkup Pemda Wakatobi. “Mudah-mudahan setelah dicairkannya TPP tidak ada lagi pegawai yang tidak disiplin,” pinta Haliana ketika memimpin apel bersama PNS lingkup Pemda Wakatobi belum lama ini.

Guna memastikan maksimalnya pelayanan terhadap publik, Pemda pastikan akan mengevaluasi kembali kedisiplinan OPD, hal tersebut guna merespon pelayanan yang dikeluhkan masyarakat selama ini. “Saya mengharapkan perubahan karakter kita, mari kita wujudkan budaya baru bahwa kita semua ini adalah pelayan rakyat,” tukasnya. (yus)