Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027

BAUBAU— Pemerintah Kota Baubau memulai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Baubau, Rabu (18/2/2026). Forum ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, sebagai langkah awal menentukan arah pembangunan daerah tahun mendatang. “Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya,”

Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya

Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menjaring masukan berbagai unsur masyarakat, termasuk pimpinan DPRD Kota Baubau, Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Pemerintah menekankan bahwa penyusunan RKPD harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam sambutannya, Yusran menyebut konsultasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan. “Kami ingin memastikan setiap rencana benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta forum.

RKPD 2027 diproyeksikan menjadi pedoman kunci dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Dokumen ini mengatur prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya yang akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Pada forum tersebut, Wali Kota Yusran juga mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik tidak boleh dipandang sebagai acara seremonial semata. “Ini ruang dialog terbuka. Masukan kritis dan ide inovatif sangat kami butuhkan,” tegasnya.

Salah satu fokus utama dalam penyusunan RKPD 2027 adalah isu-isu fundamental seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Pemkot menilai isu budaya penting karena Baubau memiliki warisan Kesultanan Buton yang menjadi bagian sejarah nasional.

Secara historis, mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan mulai diterapkan secara intensif di Indonesia pascareformasi 1998 seiring diperkuatnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi daerah. Secara global, praktik serupa telah lama diterapkan, seperti model public hearing di Amerika Serikat dan citizen participation forums di Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berorientasi masyarakat.

Kepala Bapperida Kota Baubau, Moh. Abduh, turut menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan pembangunan. Menurutnya, masukan masyarakat akan dipadukan dengan hasil Musrenbang kelurahan hingga kecamatan. “Setelah forum ini, masih ada FGD dan Musrenbang berjenjang,” ungkapnya.

Abduh juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD mengikuti siklus perencanaan tahunan yang telah ditetapkan secara nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah memiliki mekanisme yang sama dalam menyelaraskan pembangunan daerah dan nasional.

Wali Kota Yusran berharap konsultasi publik ini menghasilkan rumusan kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga Baubau. Itulah inti dari setiap proses perencanaan,” katanya dalam kutipan lain.

Ia juga menambahkan bahwa Kota Baubau harus terus memperkuat daya saing regional melalui inovasi pembangunan. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan infrastruktur yang adaptif adalah kunci menghadapi perkembangan global.(adm)