Walikota Mulai Uji dan Evaluasi Kinerja ASN

BAUBAU-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkot Baubau.

Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (3–5 November 2025), di Villa Nirwana, dan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Baubau, Senin 3 November 2025,

Dalam sambutannya, Wali Kota Yusran Fahim menyampaikan bahwa setelah delapan bulan memimpin bersama Wakil Wali Kota, pihaknya menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah.

Langkah ini penting untuk melihat kinerja, kebutuhan pengisian jabatan, penguatan struktur, maupun penyegaran di lingkup organisasi pemerintahan.

“Hari ini kita mulai dengan jabatan eselon II, yang merupakan perpanjangan tangan kami untuk mewujudkan visi dan misi Kota Baubau, yakni kota berbudaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Yusran Fahim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja tersebut merupakan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menjadi wujud komitmen Pemkot Baubau dalam penerapan sistem merit di bidang manajemen ASN.

Untuk menjamin objektivitas, Panitia Seleksi (Pansel) dan tim evaluasi telah dibentuk, dengan melibatkan unsur akademisi dan tokoh masyarakat.

Hasil dari proses ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengambil keputusan rotasi, mutasi, atau penetapan kembali pejabat JPT Pratama pada posisinya masing-masing.

Yusran juga menekankan bahwa keterlibatan berbagai unsur dalam proses seleksi merupakan bagian dari upaya membangun ruang kolaborasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

“Keterlibatan akademisi dan tokoh masyarakat dalam Pansel merupakan bentuk kerja bersama sekaligus saluran untuk merajut kolaborasi membangun Baubau,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi pada tahun 2026 akibat berkurangnya transfer ke daerah.

Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi momentum bagi birokrasi untuk memperkuat disiplin, efisiensi, dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Efisiensi bukan berarti program terhenti, tetapi memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi dampak luas. Kepala OPD tidak boleh hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tapi juga harus mencari sumber pendanaan lain, baik dari APBD Provinsi Sultra maupun APBN,” tegasnya.

Melalui uji kompetensi dan evaluasi ini, Pemkot Baubau berharap dapat memperkuat kinerja birokrasi dan memastikan pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah berjalan efektif, profesional, dan berorientasi hasil. (adm)