Pemkot Baubau Gelar Pertemuan Bersma Ombudsman RI

BAUBAU-Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi terkait pelaksanaan program konversi energi dari minyak tanah ke LPG bersubsidi serta keadilan akses energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Baubau dan dihadiri Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Utara, Bupati Muna serta Wakil Wali Kota Baubau pada Rabu (16/09/2026).

Pimpinan Ombudsman RI Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd., S.H., M.H dalam keterangan persnya mengatakan, kedatangan Ombudsman bersama tim ke Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari upaya untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG bersubsidi.

Dijelaskan, investigasi tersebut dilakukan karena program konversi minyak tanah ke LPG di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan.“Berdasarkan laporan awal yang kami terima, di sini masih menggunakan minyak tanah. Sementara itu, yang terjadi dari beberapa kabupaten/kota di daratan Sulawesi Tenggara seperti Kendari dan daerah lainnya, penyaluran gas LPG dilakukan ke sini,” jelasnya.

Ditambahkan, kondisi tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan tata kelola distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta masyarakat memperoleh akses energi secara adil. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut terhadap sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Hasil pemeriksaan yang mendalam dan investigasi kepada beberapa stakeholder ini nantinya akan menjadi dasar bagi Ombudsman untuk memberikan saran perbaikan, termasuk perbaikan tata kelola. Bahkan, kami juga akan memberikan rekomendasi perbaikan terkait dengan konversi minyak tanah ke gas LPG,”ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kehadiran Ombudsman RI di Sulawesi Tenggara dan menjadikan Kota Baubau sebagai tempat pertemuan untuk membahas persoalan akses energi masyarakat yang ada di wilayah kepulauan. Sehingga diharapkan pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan solusi bagi Kota Baubau, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menampung berbagai aspirasi dari kabupaten/kota di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut dijelaskan, kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang memiliki wilayah kepulauan membutuhkan sinergi dan kekuatan bersama dalam mendorong pembangunan regional. Dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, terdapat delapan kabupaten/kota yang berada di wilayah kepulauan. Karena itu, pembangunan tidak dapat hanya dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama dan sinergitas antar daerah.(adm)